Senin , Juni 25 2018
Home / Nasional / Bungas T Fernando Duling Sikapi Wacana Hak Angket Terkait KPK

Bungas T Fernando Duling Sikapi Wacana Hak Angket Terkait KPK

LAMPUNG1.COM, Jakarta – Saat acara peringatan hari ulang tahun Brigjen Pol Siswandi di kediamannya, Sekjen ARUN (Advokasi Rakyat Untuk Nusantara) Bungas T Fernando Duling yang akrab di sapa Nando menyikapi wacana hak angket dari DPR terkait keberadaan KPK, dan kegaduhan yang beredar tentang pro dan kontra terhadap wacana KPK akan dibubarkan atau tidak.

Sikap KPK yang saat ini terkontaminasi juga terkena korupsi, hal ini satu kemunduran. Tetapi yang perlu menjadi catatan KPK lahir dalam situasi yang “genting/darurat”, genting dari rendahnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga hukum dalam penanganan korupsi yang sangat terstruktur, terorganisasi, termenajemen dan sistemik.

KPK adalah lembaga yang lahir dalam kondisi darurat dari tidak berjalannya lembaga hukum dalam menangani korupsi.

Menurut Nando “KPK sendiri sebagai lembaga negara merupakan lembaga yang bersifat lembaga ad hoc atau sementara saja. Dapat diselesaikan, dan dapat dibubarkan.”

“Bila lembaga hukum yang memiliki wewenang penanganan korupsi telah kembali maksimal maka KPK dapat di pertimbangkan untuk tetap dipertahankan atau tidak.” Ujar Nando

Harus ada suatu sistem yang bisa mencegah para pejabat untuk tidak melakukan korupsi.
Kasus-kasus seperti: BLBI, Century, Bustransjkt, Dana Ahok Center, mafia migas, Sumber Waras, Tanah Cengkareng, Taman BMW, Dana Ahok Center, Reklamasi dan Dana nya di pilgub, E-KTP.

Fakta-fakta tersebut adalah menjadi satu bagian apresiasi rakyat dalam kehadiran dan lahirnya lembaga KPK, yaitu dapat tertangani masalah-masalah yang sangat kuat unsurnya mengandung “kekuasaan” ucap Nando.

Walaupun dengan sadar nando juga menyampaikan KPK akan menjadi target dari berjalanya operasi situasi geostrategic pelemahan kedaulatan Indonesia, pelemahan Pancasila dalam gerak Perang Asimetris/Perang Modern/Proxy War yang bekerja secara invisible hand dalam Perang Inkonvensional. Hal inilah yang membuat KPK menjadi istimewa dalam terobosan Penegakan Hukum sebagai wajah Kedaulatan Hukum.

Ke “istimewaan” KPK dalam prestasi menangani kasus – kasus Big Fish yang bernilai Triliunan sudah kah bisa tuntas? Atau kasus-kasus itu menjadi ajang tawar menawar dalam deal-deal politik dan kekuasaan? Apakah KPK dapat bertindak secara profesional dan transparan? Adakah yang sudah dapat di tuntaskan KPK?

Dalam kasus E-KTP, KPK menetapkan dakwaan hanya berdasarkan keterangan saksi saja. Keterangan Muhammad Nazarudin, mantan bendahara Partai Demokrat yang saat ini tengah menjalani tahanan karena kasus korupsi, justru dijadikan bukti. Padahal belum dicek sama sekali kebenarannya.
Akibatnya, ocehan itu terasa bak tsunami politik bagi beberapa tokoh penting negeri ini.

Ketua ARUN Bob Hasan SH, MH menambahkan, Ideologi kita adalah Pancasila , Hirarki tertinggi dan Sumber dari sumber Hukum, andaikan semua produk hukum mengacu kepada Pancasila sebagai sumber dari pada sumber hukum di Indonesia.

Jadi semua system hukum dan Undang Undang serta harus dijalani sesuai hati nurani rakyat, ketika berbicara Supremasi Hukum maka sebagai panglima tertinggi di Negara kita maka haruslah berbicara apakah Hukum tersebuat sesuai dengan rasa Keadilan, rasa kepastian dan manfaat bagi hukum tersebut bagi publik dan seluruh rakyat Indonesia.(Tinus)

About admin

Check Also

Parosil Mabsus Lepas Distribusi Logistik Pemilukada

LAMPUNG1.COM, Lampung Barat – Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus bersama dengan Wakil Bupati Lambar Drs. …

One comment

  1. Sukses ya bapak siswandi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *