Rabu , Mei 5 2021
Home / Ruwa Jurai / Lampung Utara / Kadishutbun Lampura Serahkan Siamang Kepada BKSDA Lampung

Kadishutbun Lampura Serahkan Siamang Kepada BKSDA Lampung

LAMPUNG1COM, Lampung Utara – Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Kadishutbun) Kabupaten Lampung Utara (Lampura)  Basirun Ali menyerahkan langsung siamang kepada Kepala Seksi Wilayah II Balai  Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Lampung Selasa (22/03).
Basirun mengatakan, Siamang tersebut didapat dari jajarannya yang berada di Pos Polisi Kehutanan di Jalan Lintas Sumatera, Desa Renggas, Kecamatan Abung Tinggi, pada Senin 22 Febuari 2016 lalu, kemudian ditindaklanjuti dengan menyerahkan pada BKSDA Provinsi Lampung.
“Rencananya penyerahan itu dilaksanakan pada Kamis 17 Maret 2016 lalu, Namun karena pihak BKSDA berhalangan maka dilaksanakan hari ini,” kata Basirun.
Ia menghimbau kepada seluruh masyarakat Lampura yang memiliki atau memelihara satwa langka dan dilindungi supaya menyerahkannya kepada pihak Dishutbun setempat.
“Kita beri waktu sampai tanggal 2 Oktober 2016, kepada masyarakat yang memiliki dan memelihara satwa langka dan dilindungi agar segera menyerahkan ke pihak dinashutbun,” lanjutnya.
“Tidak akan dikenakan pidana bagi masyarakat yang menyerahkan satwanya, namun bila sudah melewati waktu dan ditemukan satwa yang dilindungi, maka akan diambil dan pemiliknya dikenakan konsekuensi hukum.” lanjut Basirun Ali.
Hal itu, sesuai Undang-undang Nomor 5 tahun 1990, tentang Koservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem terdapat dalam Pasal 21 setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.
Kemudian setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
“Dalam pasal 40 juga ditegaskan, barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang dimaksud dalam pasal 21 akan dipidanan penjara paling lama lima tahun dan denda Rp.100 juta,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Wilayah II BKSDA Lampung, Teguh Ismail mengatakan, pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat bahwa tindakan penegakan hukum dilakukan jika sosialisasi dan penyuluhan sudah dilakukan. Pemeliharaan satwa yang dilindungi tersebut tidak diizinkan mulai dari kuku, rambut hingga kulitnya. (Faisol)

About admin

Check Also

Jelang Lebaran, Angka COVID-19 Di Lampung Terus Bertambah

LAMPUNG1.COM, Warga masyarakat di Provinsi Lampung diharapkan tetap meningkatkan kewaspadaan, khususnya dalam menerapkan protokol kesehatan, …

One comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *