Senin , Mei 17 2021
Home / Ruwa Jurai / Lampung Selatan / Nanang Pimpin HUT Otonomi Daerah ke XX Tahun 2016
Wakil Bupati Lamsel Nanang Ermanto pimpin upacara mingguan & peringatan Hari Otda ke-XX tahun 2016. (Foto : Pranata)

Nanang Pimpin HUT Otonomi Daerah ke XX Tahun 2016

lampung1.com, Kalianda – Wakil Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto memimpin upacara mingguan yang, bertepatan dengan peringatan HUT Otonomi Daerah (Otda) ke-XX tahun 2016 tingkat Kabupaten Lampung Selatan(Lamsel), selasa (25/4).

Upacara yang berlangsung di Lapangan Korpri Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, terlihat berbeda dengan banyaknya peserta mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) yang mengikuti upacara.

Mengingat sebelumnya Bupati Lamsel Zainudin Hasan mewanti-wanti aparaturnya yang tidak disiplin terlebih tidak mau mengikuti upacara bendera yang hanya dilaksanakan satu minggu sekali.

“Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak ibu untuk mengikuti upacara pagi ini. Saya harap kondisi ini bisa tetap dipertahankan” kata Nanang yang menjadi pembina upacara.

BACA JUGA:  Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Kab Tubaba Tahun 2020

Disamping itu, Nanang mengatakan, seiring dengan telah diberlakukannya kebijakan Masyarakat Ekonomi Eropa Asean (MEA), diharapkan seluruh jajaran Pemkab Lamsel harus menata seluruh elemen otonomi daerah, agar masyarakat Lamsel tidak menjadi penonton dalam era persaingan bebas.

“Di era MEA diberlakukan lima arus bebas dalam aktivitas ekonomi antar negara Asean, yakni, arus bebas barang, bebas jasa, bebas tenaga kerja terampil, bebas modal, dan bebas investasi. Untuk itu, melalui pemantapan Otonomi Daerah, kita tidak akan kalah bersaing dengan negara-negara Asean lainya,” kata Nanang saat menyampaikan amanat Mendagri Tjahjo Kumolo.

Nanang Pimpin HUT Otda ke-XX Tahun 2016Nanang menambahkan, berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF) dalam Global Competitiveness tahun 2015-2016, dari hasil survei peringkat daya saing 144 negara, daya saing Indonesia berada pada peringkat ke-37. Serta, hasil survey doing business oleh International Finance Coorporation (IFC) World Bank Tahun 2015, menyatakan bahwa untuk penyelesaian perizinan memulai usaha di Indonesia masih membutuhkan waktu rata-rata 52,5 hari, sedangkan Vietnam 34 hari, Thailand 27,5 hari, Timor Leste 10 hari, Malaysia 5,5 hari dan Singapura 2,5 hari.

BACA JUGA:  Usai Pembukaan, Forpimda Jatim Tinjau Lokasi TMMD 110 Bojonegoro Di Tambakrejo

“Guna mempercepat pencapaian tujuan Nawacita dan mendorong pertumbuhan iklim investasi di Indonesia, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada seluruh menteri, kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK), Gubernur, dan Bupati/Walikota, untuk segera melakukan simplikasi regulasi yang menjadi kewenangan masing-masing dengan kurun waktu regulasi yang diterbitkan pada tahun 2006-2015” terang Nanang.

Presiden dalam acara pembukaan Konferensi Nasional Forum Rektor Indonesia 2016 di Universitas Negeri Yogyakarta, juga telah menyatakan bahwa terdapat 42.633 peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, dan 3.000 peraturan daerah yang harus dibatalkan tahun 2016.

BACA JUGA:  Pemkot & Kejaksaan Metro Jalin Kerjasama Pendampingan Hukum

“Untuk itu, Mendagri meminta kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota bersama dengan DPRD untuk segera menindaklanjuti pembatalan peraturan daerah di daerah masing-masing, khususnya peraturan daerah yang menghambat investasi dan perizinan, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” ujar Nanang. (Pranata)

About admin

Check Also

Pengurus Dharma Pertiwi Cabang Cilacap Dikukuhkan

LAMPUNG1.COM, Cilacap – Ketua Dharma Pertiwi Cabang Cilacap Ny. Ninda Andi Afandi memimpin penandatanganan berita …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *