Minggu , Oktober 24 2021
Home / Ruwa Jurai / Lampung Selatan / Pembekalan Pemahaman Penggunaan ADD dan DD Kades di Lamsel

Pembekalan Pemahaman Penggunaan ADD dan DD Kades di Lamsel

LAMPUNG1.COM, Lampung Sealatan – Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) memberikan pembekalan kepada Kepala Desa (Kades) di Lamsel, terkait penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2016.

Pembekalan tentang tata cara pelaksanaan pengunaan ADD itu dilaksanakan Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lamsel Jum’at, (13/5).

Kepala BPMD Lamsel Edi Firnandy menuturkan, tujuan dilaksanakan kegitan ini sebagai upaya meningkatan pemahaman bagi seluruh Kades dalam hal pengelolaan dana desa.

BACA JUGA:  PWI Lampung Akan Support Kegiatan DPD KPPI Lampung

“Selain itu juga, untuk mengantisipasi munculnya penyalahgunaan dana desa, sehingga para Kades dapat terhindar dari tindakan kriminal. Oleh karena itu, dalam acara pembekalan ini kami mengundang pihak kejaksaan, Polres Lamsel, BPJS, pihak Perpajakan dan Inspektorat, selaku pemateri” ujar Edy Firnandy, dalam sambutannya.

Sementara itu, Bupati Lamsel Zainudin Hasan menyampaikan, para aparatur desa agar dapat menggunakan anggaran desa sesuai dengan ketentuan, yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat desa di Kabupaten Lamsel.

BACA JUGA:  DPD II Partai Golkar Tulangbawang Dukung Ketum Airlangga Hartarto Maju Dalam Pilpres 2024

Setiap desa mendapat kucuran anggaran lanjut Bupati, baik dari ADD maupun DD yang nilainya cukup besar. Diharapkan anggaran tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

“Pertemuan ini tujuannya untuk menyatukan persepsi para aparatur desa, khususnya para Kades, supaya dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan sempurna” Kata Zainudin.

Bupati menambahkan, untuk menyatukan persamaan antar satu dengan lainnya dalam penggunaan ADD dan DD, maka pemerintah daerah melibatkan SKPD terkait, agar dapat mengarahkan kegiatan yang sesuai dengan masing-masing bidang.

BACA JUGA:  Polisi Tangkap Buronan Curas Di Lampung Timur

“Itu dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. SKPD terkait, tentunya harus bisa mengawasi jalannya kegiatan yang dibiayai oleh anggaran desa, agar hasilnya bisa maksimal” katanya. (Pranata)

Baca Artikel Menarik di LV

About admin

Check Also

Tak Rela Kehilangan Bansos, Warga Serbu Gerai Vaksin Hingga Mengular Panjang

Lampung1.Com Way Kanan — Dengan keluarnya salinan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *