Selasa , Mei 18 2021
Home / Ruwa Jurai / Lampung Utara / Pertemuan Apdesi Dengan Para Legal Digelar Tertutup

Pertemuan Apdesi Dengan Para Legal Digelar Tertutup

LAMPUNG1.COM, Lampung Utara – Pertemuan Asosiasi Permerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lampung Utara (Lampura) dalam langkah menindak lanjuti program alokasi anggaran dana desa (ADD) digelar secara tertutup.

Menurut salah seorang staf BPMPD Lampura, Rudy Cahaya, dirinya mendapatkan perintah dari pimpinannya untuk tidak mengizinkan awak media masuk dan ikut dalam acara pertemuan itu.

“Saya mendapat perintah dari pimpinan kalau rekan-rekan pers tidak boleh ikut masuk. Saya cuma menjalankan perintah,” kata Rudy Cahaya, saat berlangsungnya rapat pertemuan Apdesi bersama BPMPD dengan salah satu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Lampung Utara yang digelar di Aula Kantor BPMPD.

BACA JUGA:  Mahasiswa UMITRA Ciptakan Game Edukasi Berbasis Android

Rapat pertemuan antar perwakilan Kepala Desa, dan camat itu dipimpin langsung oleh Kepala BPMPD Edwar Kusuma, didampingi oleh Kabid Pemerintahan Desa Surya Ardianto, Rabu (15/6).

Karena rapat digelar tapi awak media tidak diperkenankan untuk mengikuti acara itu akhirnya para kuli tinta merasa ada pengekangan dan pelanggaran yang telah dilakukan pihak BPMPD.

“Rapat perwakilan Kades dengan Kepala Pemdes bersama para legal itu seharusnya tidak dilakukan tertutup. Karena program pembangunan desa yang akan dilaksanakan oleh desa itu wajib diketahui oleh publik. Dan kami ini pelaku pemberi informasi terhadap masyarakat dan sebaliknya” kata Sarnubi, salah seorang wartawan yang bertugas di Kabupaten Lampura.

BACA JUGA:  Gubernur Arinal Ajak Forum Komunikasi Petani Bangkitkan Ekonomi Kerakyatan dengan Program Kartu Petani Berjaya

Senada juga dikatakan oleh para wartawan yang merasa kecewa atas larangan untuk mengikuti dan meliput kegiatan tersebut, dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang pokok pers Nomor 40 Tahun 1999, dan Undang-undang nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Kegiatan untuk masyarakat kok ditutupi, kalau begini sama saja masyarakat memang tidak boleh mengetahui tentang perkembangan atau aturan bagaimana alokasi ADD yang akan berlangsung,” ujar para awak media di depan Aula Pemdes setempat. (Faisol)

About admin

Check Also

Pengurus Dharma Pertiwi Cabang Cilacap Dikukuhkan

LAMPUNG1.COM, Cilacap – Ketua Dharma Pertiwi Cabang Cilacap Ny. Ninda Andi Afandi memimpin penandatanganan berita …

One comment

  1. KIP ayo bertindak

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *