Jumat , Mei 7 2021
Home / Ruwa Jurai / Lampung Utara / SPJ Publikasi ADD Harus dari Pimpinan Perusahaan

SPJ Publikasi ADD Harus dari Pimpinan Perusahaan

LAMPUNG1.COM, Lampung Utara – Kepala Desa di Lampung Utara pertanyakan kejelasan ketentuan media masa yang layak dan pantas untuk mempublikasikan kegiatan pembangunan desa melalui Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2016.

Pernyataan itu disampaikan sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Lampung Utara, karena ada Kepala Desa yang merasa telah dimintai pembayaran oleh oknum dari salah satu surat kabar dengan menyatakan MoU kerjasama publikasi.

Menurut Agus salah satu Kepala Desa, sampai hari ini sudah banyak media yang mengajukan kerjasama untuk publikasi, dan sudah ada pula Kepala Desa yang melakukan pembayaran kepada oknum-oknum yang menyatakan siap untuk mempublikasikan kegiatan desa, namun mereka belum mengetahui tatacara pemberian SPJ bagi desa untuk mempertanggungjawabkan alokasi dana itu.

BACA JUGA:  Mudahkan Peserta Menuju Lokasi, Banner Lomba Mancing Mania Pra TMMD Kodim Cilacap Telah Terpasang Sejak Pagi

“Sepengetahuan saya SPJ itu dapat dinyatakan sah apa bila ada surat permohonan kerjasama dari pimpinan media atau pimpinan perusahaan media yang dilampirkan fotocopy perusahaan media itu, dan print atau bukti tayang berita kegiatan baru bisa dibayar,” ujar dia.

Hal senada juga dikatakan Sujari, ia mempertanyakan SPJ bagi media massa cukup dengan kwitansi atau ada aturan lainnya. Krena menurutnya, sudah ada Kepala Desa yang membayar dan hanya diberikan selembar kwitansi oleh oknum dari salah satu media.

BACA JUGA:  Pemkab Tulang Bawang Barat Siap Realisasikan DAK

Menyikapi hal tersebut, salah seorang wartawan senior di Lampung Utara berharap pihak-pihak terkait seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), serta Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI), dapat melakukan koordinasi dengan Humas dan Kesbangpol agar dapat diketahui media yang eksis dan aktif.

Selain itu, ia menjelaskan media yang layak mempublikasikan kegiatan pembangunan Desa, diantaranya media yang telah berbadan hukum tetap atau Perseroan Terbatas (PT), dan pembuatan SPJ nya di berikan oleh perusahaan masing-masing. (Faisol)

About admin

Check Also

Pengurus PWI dan Anggota Dilarang Minta THR

LAMPUNG1.COM,KOTABUMI -Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung Utara(Lampura) Muhammad Rozi Ardiansyah menegaskan pernyataan Ketua PWI …

3 comments

  1. Media yg bg mn yg bs mou ttg publikasi,jgn ada pilih ksh kl memang medianya jls hrs d akomudir

  2. Hrs selesaikan dulu tanggung jawab pihak media br d bayar

  3. siap mendukung kebijakan apdesi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *