Senin , Mei 17 2021
Home / Ruwa Jurai / Kota Bandar Lampung / Masyarakat Minta Izin Mengelola Hutan Kepada Kementerian LHK

Masyarakat Minta Izin Mengelola Hutan Kepada Kementerian LHK

LAMPUNG1.COM, Pesawaran РGuna melihat secara langsung kondisi lapangan dan berdialog dengan Kelompok Tani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya kunjungi Desa Bogorejo, Gedung Tataan, Pesawaran dan Desa Karang Rejo, Jati Agung, Lampung Selatan, Sabtu (16/7).

Dalam kunjungannya, Siti Nurbaya didampingi Dirjend PSKL Hadi Daryanto, Dirjend Planologi dan Tata Lingkungan Sanafri Awang, Staff Ahli Menteri Bidang Ekonomi Agusyusanto, Kabiro Perencanaan, Kepala Pusat Kebijakan Strategis Herman Hermawan, Direktur DAS, Plt Sekdaprov Lampung, Kepala Bapeda Taufik Hidayat, Kepala Badan Lingkungan Hidup,dan Kepala UPTD Tahura Sumardi.

BACA JUGA:  Finishing Rehab Rumah TMMD Reguler Banyumas Milik Tarsim

IMG_20160716_162401

Karo Humas dan Protokol melalui Kabag Humas Provinsi Lampung Heriansyah, menjelaskan kunjungan Menteri LHK ke Desa Bogorejo, dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk mengajukan beberapa permohonan, seperti permohonan izin mengelola hutan oleh masyarakat setempat yang akan digunakan untuk kepentingan perekonomian rakyat, permintaan bantuan embung yang akan digunakan untuk stok cadangan air ketika musim kering sekaligus untuk mengatisipasi kebakaran hutan, serta masyarakat ingin membuat Kelompok budidaya ikan air tawar.

BACA JUGA:  Pelaksanaan Bedah Rumah Ibu Rohana Oleh Kodim 0410/KBL di Lokasi TMMD 109

Permintaan masyarakat tersebut dijawab oleh Dirjend PSKL Hadi Daryanto. Hadi meminta masyarakat segera membentuk Mitra Konservasi dan membuat Nota Kesepahaman Konservasi (NKK), kemudian Kementerian LHK akan mengeluarkan izin pengelolaan hutan untuk rakyat, dan membuatkan 10 embung dengan nilai sekitar Rp. 25 juta hingga Rp. 30 juta rupiah setiap unitnya.

Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya menjelaskan pihaknya akan mengunjungi 26 lokasi hutan yang ada Kelompok Tani di Indonesia. Dirinya juga mengatakan masyarakat yang telah memanfaatkan fungsi hutan untuk kepentingan pertanian dan perkebunan tanpa merusak ekosistem akan dibina oleh Kementerian LHK, namun aset tanah yang merupakan hutan Negara tidak boleh dimiliki apa lagi sampai di perjual belikan.

BACA JUGA:  Pemkab Pringsewu Gelar Diskusi Penanganan Covid-19

IMG_20160716_162345

Dalam kesempatan itu, Siti Nurbaya menyerahkan bantuan bibit pohon kepada perwakilan Kelompok Tani, memanen jagung, serta menanam sejumlah bibit pohon bersama Dirjend dan Plt Sekdaprov Lampung di perkebunan masyarakat yang tanahnya merupakan milik Kementerian LHK. (Red)

About admin

Check Also

3.250 Pemudik Rapid Test, 24 Diantaranya Positif Covid-19

LAMPUNG1.COM,Polri telah memutarbalikan 36.468 unit kendaraan terkait larangan mudik Lebaran Sabtu (15/4/2021). Dari jumlah tersebut …

9 comments

  1. jaya terus pesawaran

  2. lebih baik di serahkan dg warga tuk di tanamin bu dari pada hutan gundul ngk karuan

  3. orang walau ngk diizinin emang udah pada gundul tu hutan

  4. sudah saatnya lampung lebih baik dan menjadi perhatian pemerintah pusat

  5. nah ini baru bener program kehutanan yg berpihak kepada masyarakat kecil

  6. semoga petani lampung semakin sejahtra

  7. Maju terus pesawaran

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *