Senin , Juli 26 2021
Home / Ruwa Jurai / Lampung Timur / Banyak Pejabat Di Lampung Timur, Terancam “Non Job”.

Banyak Pejabat Di Lampung Timur, Terancam “Non Job”.

LAMPUNG1.COM, Perintah Kabupaten Lampung Timur menargetkan pada Bulan Oktober 2016, Raperda tentang perangkat daerah sudah di sahkan DPRD setempat.

Joko Priono Kepala bagian Ortala Sekretariat Daerah Lampung Timur menjelaskan, raperda tentang Perangkat Daerah yang akan di ajukan menyesuaikan dengan PP no 18/2016, dan saat ini, pemerintah Lampung Timur masih menunggu sosialisasi PP No 18 / 2016 di Kementrian Dalam Negeri, yang rencanya di gelar pada hari Jumat mendatang.

BACA JUGA:  Bupati Dewi Handajani Terima Audiensi Forum Guru Penulis Global Potensi Tanggamus

“Sejalan dengan penetapan perda tersebut, maka diharapkan pada awal 2017 pembahasan anggaran 2017 sudah menyesuaikan dengan organisasi yang baru”, terang Joko Priono.

Dengan PP 18/2016, maka scoring beban kerja di setiap SKPD wajib di lakukan, di Lampung Timur SKPD yang belum masuk kategori A dan B, hanya Penanaman Modal, sementara untuk Satuan Pol PP statusnya dari III c telah naik ke eselon II b, sementara Kesbangpol harus menunggu PP tentang Pemerintahan umum, hingga tahun 2017.

BACA JUGA:  Team Tekab 308 Polres Tulang Bawang Tangkap Spesialis Pembobol Alfamart

Jika Mengacu PP 18 /2016, akan banyak Pejabat di Lampung Timur yang kehilangan jabatan (non job), sebab, di akan ada pemangkasa di setiap SKPD, sesuai kriteria beban kerja masing-masing SKPD, dimana setiap SKPD maksimal hanya memiliki 4 bidang (untuk kategori A).

“Konsekuensi dari Penerapan organisasi perangkat daerah sesuai dengan PP 18/2016, akan berimbas pada banyaknya pejabat yang kehilangan jabatan (Non Job), akibat perampingan organisasi”, tambahnya.

BACA JUGA:  Mewakili Kapolres, AKP Parikesit Berikan Hadiah Anggota Tekab Pemenang Kejuaraan Menembak

Asisten I Pemkab Lampung Timur, Tarmizi, menjelaskan, rencana penataan organisasi perangkat daerah merupakan tindak lanjut dari PP nomor 18 tahun 2016, tentang perangkat daerah, dan merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

“Organisasi perangkat daerah di Lampung Timur saat ini, masih merujuk pada PP 41 tahun 2007, sehingga perlu di sesuaikan dengan PP no 18 tahun 2016. (Riz)

Baca Artikel Menarik di LV

About Eko Arif

Hidup Itu, Harus Bermanfaat Buat Orang Lain.

Check Also

Polsek Bandar Negeri Suoh Jemput Bola Vaksinasi Covid-19 Untuk Disis Kedua Di GSG Pekon Tugu Ratu

LAMPUNG1.COM, Lampung Barat – Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi …

2 comments

  1. imbas pilkada saling dukung calon ahirnya jadi korban kasian ya

  2. siap2 ni pns pada ngk ada kursi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *