Rabu , Mei 5 2021
Home / Ruwa Jurai / Lampung Utara / BPMPD Lampura Gelar Pembinaan Pengelolaan Dana Desa

BPMPD Lampura Gelar Pembinaan Pengelolaan Dana Desa

LAMPUNG1.COM, Lampung Utara – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) menggelar Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa, di Aula Tapis Pemkab setempat, kamis (11/8).

Acara yang dibuka langsung oleh Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara itu, dihadiri Forkopimda, Bahtiar dari Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) perwakilan Bandar Lampung, serta seluruh Kepala Desa se-Lampung Utara.

BACA JUGA:  Bripka Nurman Cermin Dari Peran Bhabinkamtibmas Dalam Kawal Dana Desa

Dalam sambutannya, Agung Ilmu Mangkunegara mengatakan acara pembinaan ini digelar dalam rangka membentengi seluruh Kepala Desa dari penyalahgunaan dan pengelolaan dana desa. Drinya menegaskan jangan sampai karena dana desa Kepala Desa di Lampung Utara ada yang masuk jeratan hukum.

IMG_20160811_091902

Orang nomor satu di Pemerintahan Lampung Utara itu berpesan kepada seluruh Kepala Desa untuk menggunakan dana desa itu dengan baik dan untuk kepentingan rakyat, khususnya dibidang infrastruktur yang saat ini sangat dibutuhkan rakyat. Agung berharap para Kepala Desa di daerahnya mengetahui Undang-Undang yang berlaku, terutama UU No.6 Tahun 2004 dan PP No.43 Tahun 2014, dan secara teknis di atur dalam Peraturan Mendagri No. 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BACA JUGA:  Telah Terjadi Gempa dan Tsunami Selama 30 Detik di Pulau Sebesi

Sementara, ditempat terpisah Kepala Badan BPMPD Edwar Kusuma saat dikonfirmasi mengatakan kegiatan pembinaan ini bertujuan untuk memberikan wawasan, pengetahuan kepada Aparat Pemerintah Desa, terutama yang berkaitan dengan Tata Kelola Keuangan Desa. (Faisol)

About admin

Check Also

Ketua GANAS MUI Kota Lakukan Wiebinar Tentang Narkoba

LAMPUNG1.COM,Gerakan Nasional Anti Narkoba (GANAS ANNAR) MUI Kota Bandar Lampung adakan Webinar Nasional dengan mengangkat …

One comment

  1. harus tu biar pengguna anggaran desa ngk semaunya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *