Aparat Hukum Pantau, Dugaan Pengelolaan Dana PGRI Di Metro Yang Belum Transparan

LAMPUNG1.COM, Jajaran pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Kota Metro, harus bersiap-siap berhadapan dengan aparat penegak hukum, karena diduga proses pengelolaan anggaran organisasi “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa” ini belum transparan.

Berdasarkan laporan data informasi pengurus PGRI Kota Metro, Dana Punguran Iuran Rutin, yang di kutip perbulan, serta uang administrasi pembuatan kartu anggota PGRI sejak tahun 2012 hingga 2016, nilainya mencapai ratusan juta rupiah, namun di kelola dengan sistem yang belum transparan.

Saat ini jumlah guru di Kota Metro terdata 4.000 orang, tetapi yang terdaftar memiliki kartu anggota PGRI hanya 2.500 orang, sedangkan yang aktif membayar iuran rutin perbulan sebesar Rp 4.000,- hanya 1.600 orang.

Ketua PGRI Kota Metro masa bakti 2016-2020, Budi Raharjo menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi secara mendapam terkait persoalan tersebut, baik soal jumlah guru, dan standar operasional pengelolaan keuangan di dalam organisasi PGRI Kota Metro.

“Secara detail, saya belum mengetahui datanya, karena belum ada proses serah terima dari pengurus yang lama, tetapi kami berjanji akan segera melakukan koordinasi dan melakukan proses evaluasi, agar ke depan tidak terjadi lagi proses pengelolaan organisasi yang tidak transparan”, ujarnya. (Mada)