Sabtu , September 18 2021
Home / Ruwa Jurai / Pesawaran / Ini 5 Ranperda Dalam Rapat Paripurna DPRD Pesawaran

Ini 5 Ranperda Dalam Rapat Paripurna DPRD Pesawaran

LAMPUNG1.COM, Pesawaran – Lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang menjadi agenda rapat paripurna DPRD Pesawaran, Kamis (15/9), diantaranya tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pajak hiburan, pengendalian menara telekomunikasi, susunan perangkat daerah, serta pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.

Terhadap ke 5 usulan ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pesawaran, Hendarma mengatakan ada alasan tersendiri mengapa ke-5 sektor ini harus dibentuk sebuah peraturan.

BACA JUGA:  Kunjungi Pos Kotis TMMD Reguler ke-109, Dandim Karanganyar Minta Data Diperbaiki

Yang pertama, terhadap Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

“ini dilakukan guna mengakomodir objek retribusi kekayaan daerah yang potensial mendatangkan pendapatan asli daerah namun belum tercantum pada Perda sebelumnya” kata Hendarma.

img-20160915-wa00011

Demikian juga dengan Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, Hendarma mengatakan bahwa ini dilakukan untuk menambah objek retribusi pajak hiburan sesuai dengan potensi saat ini.

BACA JUGA:  Di Lampung Timur, 2 Tersangka Curas Tewas Di Keroyok Warga

Lalu, alasan penyusunan Raperda Kabupaten Pesawaran tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Hal ini menurutnya dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2%, dari Nilai Jual Objek Pajak – Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

BACA JUGA:  Senang dan Bangga Bisa Kerja Bareng Dengan Tentara di Lokasi TMMD

“Kemudian raperda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran, ini disusun untuk memberikan pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran, yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa” pungkas Hendarma. (Eri/Chaidir)

Baca Artikel Menarik di LV

About admin

Check Also

Rapat Paripurna DPRD Pringsewu Sahkan Enam Ranperda

LAMPUNG1.COM, Pringsewu – Enam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pada …

One comment

  1. mantappppppppppppppp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *