Rabu , September 29 2021
Home / News Lampung1 / Kemendagri : Warga Wajib Miliki E-KTP Sebelum 30 September 2016

Kemendagri : Warga Wajib Miliki E-KTP Sebelum 30 September 2016

[youtube width=”100%” height=”340″ src=”_kCM7D9ipOI”][/youtube]

LAMPUNG1.COM, Way Kanan – Warga berbondong-bondong mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Way Kanan. Hal ini disebabkan himbauan Kemedagri yang mewajibkan seluruh penduduk wajib KTP segera melakukan perekaman E-KTP sebelum 30 September 2016.

Menindak lanjuti surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 471/1768/SJ tentang percepatan penertiban Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El), Disdukcapil Way Kanan menghimbau bagi warga setempat sejak 1 Mei 2016, warga yang telah berusia 17 tahun atau lebih untuk segera melakukan perekaman E-KTP paling lambat 30 september mendatang.

BACA JUGA:  Kreatifitas Satgas TMMD terukir untuk kemajuan Desa Dalam RTLH

Bagi warga yang belum melakukan perekaman setelah waktu yang ditentukan, maka data kependudukan yang dimiliki saat ini akan dinon-aktifkan. Artinya, dari data yang dimiliki tidak akan bisa diakses oleh instansi, lembaga, negeri maupun swasta.

Menurut data dari Disdukcapil, warga wajib KTP di Way Kanan sebanyak 342.145 jiwa, dan yang telah memiliki E-KTP atau telah melakukan perekaman tercatat baru 272.709 orang. Masih ada 69.436 orang belum melakukan perekaman E-KTP.

BACA JUGA:  Tingkatkan Produksi Pertanian, Satgas TMMD Kodim Bojonegoro Dampingi Petani Jatimulyo

Kabupaten Way Kanan mentargetkan, tahun 2021 masyarakatnya sudah 100 persen menggunakan E-KTP, guna mendukung visi dan misi Bupati dan Wakilnya “Way Kanan Maju dan Berdaya Saing”. (Ferry/Azhari)

Baca Artikel Menarik di LV

About admin

Check Also

Sukseskan PON XX Papua Sesuai Prokes, Mendagri Keluarkan Instruksi untuk Kepala Daerah Penyelenggara

LAMPUNG1.COM,Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) …

2 comments

  1. sudah seharusnya warga negara punya identitas kependudukan yang jelas

  2. kalau masarakat si mau aj,cm gemana dg pelayanan perekamannya yg banyak kendala apa masyarakat yg hrs di salahkan ….?

Tinggalkan Balasan ke dika Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *