Senin , Mei 17 2021
Home / Hukum Kriminal / LBH Siap Rumuskan Gugatan Kepada PT BNIL

LBH Siap Rumuskan Gugatan Kepada PT BNIL

[youtube width=”100%” height=”340″ src=”6GKZPH4yCAo”][/youtube]

LAMPUNG1.COM, Bandar Lampung – Berdasarkan hasil diskusi yang digelar di kantor LBH cabang Bandar Lampung, Kamis (1/9/2016), PT Bangun Nusantara Indah Lampung telah melanggar tiga peraturan, ditambah satu temuan pelanggaran baru yakni tentang lahan milik masyarakat setempat yang dikuasai secara paksa oleh PT BNIL.

Tiga pelanggaran itu diantaranya, alih fungsi lahan tanpa dilengkapi AMDAL yang merupakan ketentuan wajib berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 40 ayat (3).

BACA JUGA:  Hi.Sujadi Hadiri Rapat Vidio Conference Terkait Penyelenggaraan Pemilu 2019

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Dan Perda Kabupaten Tuba Nomor 05 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tulang Bawang 2012-2032 yang merupakan turunan dari UU Nomor 26 tahun 2007 tentang tata ruang nasional yang menyatakan bahwa lahan HGU PT BNIL diperuntukan untuk tanaman sawit bukan untuk tanaman tebu.

BACA JUGA:  Wiyadi: Tidak Ada Lagi Pujakesuma Edarkan Proposal

Menanggapi kasus tersebut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) cabang Bandar Lampung siap mendorong penegakan hukum untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat yang telah dirugikan dengan pihak PT BNIL.

Direktur LBH Cabang Bandar Lampung Alian Setiadi mengatakan, pihaknya siap membantu mengembalikan hak masyarakat yang telah dikuasai secara paksa oleh pihak perusahaan. (Sandi Pratama)

About admin

Check Also

Pengurus Dharma Pertiwi Cabang Cilacap Dikukuhkan

LAMPUNG1.COM, Cilacap – Ketua Dharma Pertiwi Cabang Cilacap Ny. Ninda Andi Afandi memimpin penandatanganan berita …

2 comments

  1. maju terus lbh bandar lampung demi kesejahtraan masyarakat yg terkena korban arogan pengusaha di lampung

  2. perlu diberantas para pengusaha yang menyalahi aturan,serta menggusir warga semaunya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *