Sabtu , September 18 2021
Home / Hukum Kriminal / PT BNIL Langgar UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup

PT BNIL Langgar UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup

[youtube width=”100%” height=”340″ src=”uKPELxqwNY0″][/youtube]

LAMPUNG1.COM, Bandar Lampung – Diskusi yang digelar di kantor Lembaga Bantuan Hukum Cabang Bandar Lampung, bertujuan mendorong penegakan hukum atas pelanggaran pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilakukan PT Bangun Nusantara Indah Lampung, dihadiri perwakilan Direktorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Menurut data yang diporoleh dari hasil diskusi tersebut, PT BNIL yang merupakan anak perusahaan dari PT Bumi Waras mendapatkan izin HGU untuk perkebunan kelapa sawit sejak tahun 1981 silam.

BACA JUGA:  Nurdin Basirun Ajak Masyarakat Kuatkan Pendidikan Agama Bagi Generasi Penerus

Namun pada tahun 2013 PT BNIL melakukan alih fungsi lahan dari perkebunan sawit menjadi perkebunan tebu. Alih fungsi lahan tersebut tanpa dilengkapi AMDAL yang merupakan ketentuan wajib berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 40 ayat (3), dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

BACA JUGA:  Ketum Maporina Djoko Sidik Pramono Lantik Wagub Nunik Sebagai Ketua Harian Maporina Lampung

Selain itu, alih fungsi lahan tersebut juga melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tulang Bawang 2012-2032 yang merupakan turunan dari UU Nomor 26 tahun 2007 tentang tata ruang nasional yang menyatakan bahwa lahan HGU PT BNIL diperuntukan untuk tanaman sawit bukan untuk tanaman tebu.

Acara yang digelar di kantor LBH cabang Bandar Lampung, Kamis (1/9/2016) menghadirkan perwakilan dari Dirjen KLHK Firnando Sitepu dan Amru Ikhwansyah. Turut hadir Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung Hantoni Hasan, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Wantoni Nurdin, Asisten II Pemkab Tuba Donny, dan perwakilan masyarakat Bujuk Agung Sukirman yang mengatasnamakan Serikat Tani Korban Gusuran BNIL. (Sandi Pratama)

Baca Artikel Menarik di LV

About admin

Check Also

Rapat Paripurna DPRD Pringsewu Sahkan Enam Ranperda

LAMPUNG1.COM, Pringsewu – Enam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pada …

4 comments

  1. kok bisa perusahaan sudah nyata2 salah kok ngk di hentikan kegiatannya oleh pemerintah ada apa y….?

  2. BW itu dmana2 bkan sj melanggar hukum tp jg menindas masyrakat, jd Negara hrs tegas. Bila perlu usir BW dari bumi ruwa jurai ini.

  3. perusahaan bnil membandel,meski sudah salah tetap beroprasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *