Senin , Februari 22 2021
Home / Hukum Kriminal / Dituduh Terima Gratifikasi, Ini Jawaban Tamami Akip Mantan Asisten III

Dituduh Terima Gratifikasi, Ini Jawaban Tamami Akip Mantan Asisten III

LAMPUNG1.COM, Tulang Bawang – Assisten IV Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Kabupaten Tulang Bawang, Tamami Akip yang sebelumnya menjabat sebagai Assisten III Pemkab setempat, mengaku kecewa kepada LSM Fortuba dan Forkorindo Tuba, atas indikasi penerimaan gratifikasi terkait rekomendasi izin tambang pasir PT. Gunung Tapa Sejahtera yang dituduhkan pada saat dirinya menjabat sebagai Asisten III, Rabu (13/10).

“Sebenarnya saya merasa kecewa disebut menerima gratifikasi, karena pada waktu itu diri saya inilah yang menjabat Assisten III. Munculnya seperti itu oke-okelah silahkan saja kalian menduga, nanti akan terjawab semuanya pada pertemuan, dan kapan saya dikasih. Termasuk kalau BPN yang mengatakan tidak mengeluarkannya (titik koordinat PT.GTS), nanti juga akan terjawab”. Jelas Tamami Akip

BACA JUGA:  Satgas Ini Cukup Mumpuni Bangun Rumah di TMMD Tulungagung

Dalam rapat yang dipimpin Assisten III Pemkab Tuba Raden Mansus beberapa hari lalu, Tamami Akip mengatakan dirinya selaku Assisten IV saat ini hanya diundang oleh Assisten III untuk menjadi peserta rapat, karena dirinya pernah menjabat sebagai Assisten III.

Pada rapat tersebut, Raden Mansus mengungkapkan yang mengeluarkan rekomendasi izin ke Provinsi adalah BKPRD. Terdapat juga isu yang menyatakan bahwa pada waktu itu Assisten III, serta Kepala Dinas Pertambangan Tuba ke Provinsi bersama pihak perusahaan, untuk mengurus izin tersebut. Padahal pada 3 Juli, Asissten III dan Kepala Distamben atas perintah Bupati untuk konsultasi dengan Pieter Dono selaku Kadis Pertambangan Provinsi Lampung, karena pelaksanaan PP No.23 tahun 2014 Tentang Pemberian Izin, belum turun.

BACA JUGA:  Pemerintah Realisasikan Bonus Bagi Atlit Berprestasi Di Lampung Timur

Sementara, Tamami Akip menyatakan belum dapat menyimpulkan apakah akan melaporkan LSM ini kepada pihak berwajib, sebab pihaknya sedang mengkaji ungkapan dimaksud.

Ditempat yang sama, menyikapi ungkapan Tamami Akip yang akan mengkaji tudingan LSM Fortuba dan Forkorindo terkait dugaan gratifikasi dari PT.GTS tersebut, Andika Ketua LSM Fortuba menegaskan bahwa pihaknya telah melaporkan permasalahan dengan jelas.

“Intinya begini pak Tamami, laporan kami sudah jelas ke Pemerintah, bahkan ke penegak hukum. Kami katakan ada dugaan gratifikasi, adalah atas dasar lahan seluas 96.33 Ha, dan lahan itu berada dimana. Selanjutnya BPN juga mengakui tidak pernah mengeluarkan Titik Koordinat untuk PT.GTS, sedangkan BLHD mengeluarkan rekomendasi izin tambang pasir mengacu kepada titik koordinat, termasuk Camat Gedung Meneng pun mengatakan bahwa PT.GTS berdampak kepada lingkungan. Jadi itulah salah satu dasar kami, maka dikatakan adanya dugaan gratifikasi,”Tegas Andika.

BACA JUGA:  Satgas TMMD Bantu Warga Tajamkan Alat Perajang Tembakau

Sebelumnya diberitakan, ratusan massa yang tergabung dalam aliansi DPP LSM Fortuba (Forum Rakyat Tulang Bawang), dan DPC Forkorindo (Forum Komunitas Rakyat Indonesia) Tulang Bawang, menggelar unjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Menggala, sekaligus melaporkan adanya dugaan gratifikasi atas dikeluarkannya rekomendasi izin tambang pasir PT.GTS. Selain itu, masa yang tergabung dengan kedua LSM ini juga, berunjuk rasa dikomplek halaman perkantoran Pemda Lama Menggala pada Rabu (05/10). (Yahya Affyt)

About admin

Check Also

DPRD Lampura Gelar Paripurna Pembentukan Perda Tahun 2021

LAMPUNG1.COM, Lampung Utara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara gelar rapat paripurna …

One comment

  1. dari pada panjang persoalan pak,lbh baik klirin dg pihak2 yg ada aj,kl udah lapor melapor semua ribet

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *