Minggu , Mei 16 2021
Home / Pemerintahan / Paripurna Pengesahan Raperda Perubahan APBD Way Kanan

Paripurna Pengesahan Raperda Perubahan APBD Way Kanan

LAMPUNG1.COM, Way Kanan – Rapat paripurna pengesahan Perangkat Daerah menjadi Perda Perangkat Daerah, pengesahan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 menjadi Perda Perangkat Daerah, pengesahan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 dan penyampaian KUA-PPAS Tahun Anggaran 2017 merupakan agenda penting dalam mendorong percepatan capaian kinerja Pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat, serta menuju Kabupaten Way Kanan maju dan berdaya saing.

Telah selesainya pembahasan penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016. Perubahan Perangkat Daerah dilakukan oleh seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia sebagai tindak lanjut diberlakukannya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Way Kanan didasarkan atas hasil validasi urusan Pemerintah yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat dengan prinsip tepat fungsi tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Kabupaten Way Kanan.

BACA JUGA:  Ketika Tentara Menjadi Guru di Lokasi TMMD Kodim Kendal

KUA-PPAS Tahun Anggaran 2017 telah mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 dan telah selaras dengan program Pemerintah Pusat.

KUA-PPAS Tahun Anggaran 2017 secara keseluruhan, pendapatan sebesar Rp.1.175 Triliun mengalami penururunan sebesar Rp. 30.565 Milyar dari Tahun 2016 sebesar Rp. 1.206 Triliun. Dana perimbangan yang semula sebesar Rp. 965.999 Milyar menjadi Rp. 931.166 Milyar atau menurun sebesar Rp. 34 .833 Milyar.

BACA JUGA:  TMMD 110 Bojonegoro, Babinsa Tambakrejo Potong Pohon Bambu Di Ngrancang

Secara umum dapat digambarkan bahwa belanja daerah dialokasikan Rp. 1.184 Triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp. 72 634 Milyar dari Tahun 2016 sebesar Rp. 1.257 Triliun//

KUA-PPAS Tahun Anggaran 2017 merupakan wujud pelaksanaan kewenangan penyelenggara pelayanan umum dan pembangunan sehingga KUA-PPAS dilakukan dengan merasionalkan pendapatan penghematan belanja dan pembiyaan, sehingga APBD lebih efisien dan efektif, berdaya guna, dan berhasil guna. (Fery/Azhari)

About admin

Check Also

H+3 Lebaran, Walikota Pimpin Operasi Yustisi Di Kota Metro

LAMPUNG1.COM, Pemerintah Kota Metro, menggelar Operasi Yustisi, di kawasan-kawasan yang biasa digunakan warga masyarakat untuk …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *