Jumat , September 17 2021
Home / Ruwa Jurai / Potensi Pungli di BPN Tuba Bisa Mencapai Rp. 5 Milyar ??

Potensi Pungli di BPN Tuba Bisa Mencapai Rp. 5 Milyar ??

LAMPUNG1.COM, Tulang Bawang – Untuk Tahun Anggaran 2016 Kantor ATR (Agraria, Tata Ruang) BPN Tulang Bawang (Tuba) menangani 5 ribu lebih Sertifikat Prona untuk tiga Kabupaten. Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tuba Barat) dan Kabupaten Tulang Bawang sendiri.

Dari pantauan LAMPUNG1.COM, seluruh warga Kampung dan Kelurahan yang mengikuti program Sertifikat Prona di tiga Kabupaten tersebut dipungut biaya dari Rp. 750 Ribu hingga Rp. 1 Juta 500 Ribu.

BACA JUGA:  Sekretaris Kedutaan Besar Republik Singapura Kunjungi Partai Golkar Lampung

Yang dipungut biaya kurang dari Rp. 1 Juta hanya di Kecamatan Menggala dengan sekitar 200 bidang dari dua Kelurahan, yakni Kelurahan Menggala Selatan dan Kelurahan Ujung Gunung. Selebihnya, panitia memungut biaya lebih dari Rp. 1 Juta sampai 1 Juta 500 ribu.

Aritnya, potensi pungli pada program Sertifikat Prona yang ditangani oleh Kantor Pertanahan BPN Tuba ini rata-rata lebih dari Rp. 1 Juta persertifikat. Dengan demikian, potensi pungli dalam program Sertifikat Prona di tiga Kabupaten tersebut lebih dari Rp. 5 Milyar.

BACA JUGA:  Menularkan Ilmu Beternak Dalam TMMD Reg-109.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, menurut pengakuan salah satu Aparat Kampung kepada LAMPUNG1.COM, dari pungli sebesar Rp. 1 Juta persertifikat tersebut diduga 40 persennya disetorkan kepada para pegawai BPN setempat.

Sementara, saat ingin dikonfirmasi, Kepala Kantor Pertanahan Tuba tidak mengangkat telepon dari Tim Lampung1.com, meski telah dihubungi berkali-kali.

Mengingat saat ini Pemerintah sedang memberantas pungli yang sangat memberatkan masyarakat, maka sudah seharusnya pihak penegak hukum melakukan penyelidikan atas mega pungli yang terjadi di BPN Tuba. (Yahya Affyt)

Baca Artikel Menarik di LV

About admin

Check Also

Pemkab Pesawaran Dorong Desa Percepat Penyusunan RKPDes 2022

LAMPUNG1.COM, PESAWARAN-Pemerintah Kabupaten Pesawaran mendorong 144 Desa melakukan langkah-langkah percepatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa …

One comment

  1. harus diwaspadai tu oleh semua pihak hingga tidak terjadi korupsi

Tinggalkan Balasan ke jaka Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *