Rabu , Juli 28 2021
Home / Pemerintahan / BPMPPT MoU Dengan Kejari Tanggamus

BPMPPT MoU Dengan Kejari Tanggamus

LAMPUNG1.COM, Tanggamus – Penandatanganan kesepakatan bersama antara BPMPPT dengan Kejari Tanggamus terkait dengan penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha Negara, yang diselenggarakan di Aula Kejaksaan Negeri Tanggamus, selasa (2/11), bertujuan untuk melindungi para Kepala Pekon (Kakon) di Tanggamus dari kesalahan yang bersifat administratif.

Kegiatan tersebut dihadiri seluruh Ketua Asosiasi Perangkat Desa seluruh Indonesia (Apdesi) se-Kabupaten Tanggamus dan para Camat se-Kabupaten Tanggamus, Asisten bidang Pemerintahan Paksi Marga dan Kepala Kejari Tanggamus Taufan Zakaria.

Paksi Marga mengatakan, Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) berfungsi membantu Pemerintah dalam rangka terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang baik. Dimana tugas pokok dan fungsinya untuk mengawal, mendukung dengan upaya pencegahan dan melakukan pendampingan hukum dari awal hingga akhir.

BACA JUGA:  Rumah Tarman Tampak Kokoh Setelah Disentuh Satgas TMMD dan Tukang Pro

“Artinya TP4D ini keberadaanya akan sangat berguna bagi pemerintah. Terutama bagi perangkat Pemerintahan di Pekon/Desa, apalagi saat ini dengan digulirkannya dana sangat besar yang dikelola langsung oleh Pekon. Artinya agar perangkat desa jadi lebih mengerti tentang tata cara mengelola keuangan yang baik dan juga jadi melek soal hukum perdata dan pidana,” katanya.

Paksi mengakui perangkat Pekon/Desa di Kabupaten Tanggamus masih sangat minim pengetahuan terkait tata cara pengelolaan keuangan desa yang baik. Dikhawatirkan karena ketidaktahuannya dapat menimbulkan kesalahan-kesalahan kecil yang fatal sehingga bisa tersangkut hukum.

BACA JUGA:  Pantang Menyerah Sebelum Pekerjaan TMMD Tuntas

Sementara, Kajari Tanggamus Taufan Zakaria mengatakan, bahwa keberadaan Kejari dalam TP4D ini sebagai sarana konsultasi dan pendampingan hukum perdata dan tata usaha mulai dari pemerintahan provinsi hingga pemerintahan pekon/desa. Untuk melakukan pengawalan, pengamanan dan mendukung keberhasilan Pemerintah dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan persuasif dan preventif, memberikan penerangan hukum dilingkungan Instansi Pemerintah, mulai dari aspek perencanaan, proses pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan, perizinan agar berjalan secara tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan.

BACA JUGA:  Capai 47 Persen, Satgas TMMD Bojonegoro Kawal Terus Pengerjaan Normalisasi Sungai Jatimulyo

Dengan adanya TP4D di Tanggamus, Kajari berharap dapat menjadi sarana pembelajaran tentang hukum, sehingga dengan terciptanya tatacara pengelolaan administrasi yang baik, akhirnya akan berdampak semakin pahamnya seluruh instansi tentang hukum.

Hal senada dikatakan oleh Ketua Apdesi Tanggamus Syahri. Syahri mengatakan dengan adanya Nota kesepakatan (MoU) antara pihak Kejari Tanggamus dengan BPMPPT Tanggamus diharapkan menjadi landasan bagi para Kakon agar berani melakukan tindakan dan tidak takut dalam hal-hal yang bersifat administratif. Sebaliknya, Kakon yang nakal akan ditindak tegas secara tegas. (Zim/Afta)

Baca Artikel Menarik di LV

About admin

Check Also

Wisata Mati Suri, Pelaku Wisata Di Pesawaran Menjerit

  LAMPUNG1.COM, PESAWARAN-Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 dan level 3 membawa dampak kegiatan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *