LAMPUNG1.COM, Pesawaran – Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Pesawaran, usulkan untukĀ penempatan satu perawat satu desa. Hal itu diungkapkan oleh Ketua PPNI Kabupaten Pesawaran Widodo, di Aula GSG Museum Transmigrasi Kabupaten Pesawaran, Kamis (22/12).
Menurutnya, hal itu bisa saja direalisasikan, dengan mengacu pada regulasi penggunaan dana desa yang dapat dialokasikan untuk sektor kesehatan.
Ditambahkannya, pada saat ini jumlah anggota PPNI Kabupaten Pesawaran pada tiap tahunnya terus meningkat, oleh sebab itu, hal ini mampu dimaksimalkan guna menunjang peningkatan kesejahteraan kesehatan.
“Jumlah anggota PPNI saat ini berjumlah sekitar 331 orang dengan rincian 191 perawat PNS dan 140 perawat Non PNS,” ujarnya.
Widodo juga mengatakan, PPNI Kabupaten Pesawaran juga siap untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah setempat dalam melakukan pembangunan, khususnya pada sektor Kesehatan.
“Seluruh anggota PPNI Kabupaten Pesawaran diharapkan mampu terus berkoordinasi dan bersama-sama untukĀ saling bahu-membahu dalam mendukung visi dan misi Bupati Pesawaran, terutama dalam melakukan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua PPNI Provinsi Lampung Dedi Afrizal menuturkan, PPNI Kabupaten Pesawaran kedepannya harus mampu bersinergi dengan Bupati Pesawaran untuk melakukan pembangunan di Bumi Andan Jejama.
“Saya meminta kepada seluruh anggota PPNI Kabupaten Pesawaran, selama 5 tahun kedepan dapat bersinergi dengan Kabupaten dan membantu semua kebijakan Bupati, terutama pada bidang kesehatan,” tuturnya.
Selain itu, ia pun mengajak PPNI Kabupaten Pesawaran untuk dapat terus melakukan terobosan dalam hal peningkatan kualitas SDM perawat yang ada di Kabupaten Pesawaran.
Terpisah, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona mengatakan, akan siap mendukung apa yang telah diusulkan oleh PPNI Kabupaten Pesawaran.
“Saya siap mendukung apapun kegiatan yang dilakukan, asalkan sifatnya membangun dan bermanfaat bagi masyarakat,” Katanya.
Kendati demikian, ia pun meminta PPNI Kabupaten Pesawaran untuk berkoordinasi dengan stake holder terkait guna merealisasikan hal itu.
“Itu usulan yang bagus, sebab tujuannya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat desa, tapi hal itu juga perlu dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan dan BPMPD, agar nantinya, tidak ada persoalan,” ucapnya. (Eri)
wae?? knapa satu??