Selasa , Oktober 19 2021
Home / Ruwa Jurai / Mesuji / Program Barulahu Kab. Mesuji T.A 2015 Tak Tepat Sasaran

Program Barulahu Kab. Mesuji T.A 2015 Tak Tepat Sasaran

LAMPUNG1.COM, Mesuji – Program bantuan rumah layak huni (Barulahu) Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2015 yang di klaim pihak Pemda Mesuji dinyatakan sukses diduga banyak permasalahan.

Menurut pantauan media pada tahun 2015, telah dianggarkan dana Bantuan Sosial dengan nominal mendekati angka Rp 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah), melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) untuk realisasi program bantuan rumah layak huni tersebut.

Hal ini jelas terlihat dari mulai pencairan dana tersebut yang tidak sesuai dengan acuan PERMENDAGRI No.32, simpang siurnya program ini dikarenakan ini merupakan Program Menteri Perumahan Rakyat yang mekanismenya dilaksanakan oleh Dinas PU Bidang Cipta Karya.

Jika mengacu pada PEMENDAGRI No. 32, maka masyarakat yang menerima bantuan harus menyerahkan proposal masing-masing satu proposal dan harus diserahkan satu tahun sebelum anggaran berjalan. Sedangkan anggaran program ini tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Mesuji tahun 2015 yang limit waktunya berkisar sekitar tiga bulan.

Masih dengan acuan tersebut, penerima bantuan seharusnya menerima bantuan tersebut dalam bentuk uang tunai bukan barang, jikalau bantuan tersebut berupa barang maka sesuai Perpres harus melalui lelang mengingat jumlah peruntukan dananya.

BACA JUGA:  Tim Jurnalistik TMMD Kodim Banyumas di Backup Penerangan Korem Wijayakusuma

Sementara itu, masyarakat Mesuji yang menerima bantuan tersebut banyak menerima bantuan dalam bentuk barang, seperti batu bata, pasir, semen, besi dan lain-lain. Kelayakan penerima bantuan juga menjadi tanda tanya seperti yang diungkapkan Budi Warga Kecamatan Way Serdang, menurut dia, banyak warga warga miskin di desanya yang justru tidak mendapat bantuan tersebut.

“Lah saya ini orang miskin pak tapi mlah gak dapet, banyak yang dapat itu malah oknum DPRD dan oknum Wartawan orang kaya mereka punya motor dan kebun, saya ini rumah aja sampean bisa lihat sendiri apalagi motor, cuma sepeda ontel itulah yang ngebantu saya sehari hari kepasar”, ungkap Budi yang keseharianya berprofesi sebagai penjual pisang.

Masih kata budi “memang waktu di balai desa katanya dapet Rp 11.000.000 mas tapi kenyataanya harus menerima barang yang sudah disediakan ketua kelompok kata mereka mereka yang dapat itu”, tutur Budi.

BACA JUGA:  Bata Harbel Mulai Dipasang TNI, Rumah Ditarget 4 Hari Selesai

Hal senada dikatakan oleh Sukiman warga Kecamatan Simpang Pematang yang mendengar bahwa keluarga mereka didata dan djanjikan mendapat bantuan program tersebut tetapi hingga hari ini belum juga ada realisasinya, padahal mereka juga sudah mempersiapkan sejumlah material yang nantinya untuk mencukupi kekurangan dari nominal bantuan yang diberikan.

“Kami sudah ada beberapa material menurut orang tua saya sih tinggal ongkos tukang aja kurangnya, tapi gak tau yang kemarin itu cuma di foto foto aja hingga hari ini belum dapet juga, itu malah rumah pak kaurnya, oknum DPRD dan oknum Wartawan yang dapet, udah lumayan bagus rumahnya” , tutur Sukiman

Selain dari pada itu, di duga juga ada mark-up anggaran dari jumlah masyarakat yang memperoleh bantuan tersebut.

Ketika dihubungi, Dinas Sosial Kabupaten Mesuji mencoba mencari keterangan terkait hal ini karena informasi yang didapatkan, pencairan dana program tersebut berbunyi Bansos tetapi komentar Dinas Sosial tidak tahu menahu tentang program ini karena menurutnya ini adalah Program Dinas PU.

BACA JUGA:  Warnai Ramadhan, Polres Kota Metro, Gelar Kegiatan Sosial & Keagamaan

“Segala sesuatu yang berbunyi Bansos minimal kita wajib tau mas, tapi inikan program Dinas PU yang menjalankan, coba sampean konfirmasi Dinas PU Cipta Karya,” tutur Suhaimi selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Mesuji.

Sementara dari pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga menerangkan, pencairan dana tersebut sudah sesuai aturan dan membenarkan bahwa acuan dalam pencairan dana Bansos untuk Program Barulahu adalah PERMENDAGRI No.32, bukan Permen PU.

“Dalam pencairan ini gak ada masalah kok mas, buktinya bisa, kalaupun ada kendala saya rasa gak bisa cair itu dananya, karena selain perintah kami bekerja juga harus sesuai dengan aturan serta Undang-undang, iya memang untuk Tahun 2015 itu menggunakan Bansos dan sebagai acuannya Permendagri no.32,” ucap Adi Sukamto selaku Kepala BPKAD. (Red Hum)

Baca Artikel Menarik di LV

About admin

Check Also

10 Cabang PSHT Sumsel Resmi Di Lantik

Lampung1.com,Pali – “Kepengurusan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dilantik secara serentak Kabupaten/Kota se- Sumatera Selatan,  …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *