Sabtu , Oktober 16 2021
Home / Ruwa Jurai / Lampung Barat / Mukhlis Basri Tegaskan, Masyarkat Jangan Khawatir Izin HKm Dicabut

Mukhlis Basri Tegaskan, Masyarkat Jangan Khawatir Izin HKm Dicabut

LAMPUNG1.COM – LIWA, Masyarakat yang mengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Lampung Barat (Lambar), dihimbau untuk tidak termakan berita meresahkan tentang pencabutan izin pengelolaan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

 

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lambar, M. Henry Faisal, menjelaskan, dengan sudah diberikannya izin pengelolaan kepada masyarakat, itu artinya pemerintah sudah secara resmi memberikan izin untuk mengelola hutan kawasan. Masyarakat yang mendapatkan izin itu juga diwajibkan untuk menjaga kelestarian hutan.

Penerbitan izin menurut Henry, dilakukan secara bertahap. Tahap awal, masyarakat mendapatkan izin sementara selama lima tahun. Selanjutnya, setelah dilakukan evaluasi sesuai dengan laporan tahunan yang disampaikan oleh pengelola izin kepada Kementrian Kehutanan, kemudian pihak kementrian akan memperpanjang izin pengelolaan tetap selama 25 tahun jika dinilai layak.

BACA JUGA:  Ungkapan Yadi Dapat Program Bedah Rumah Dari TMMD Kodim Bojonegoro

“Dengan sudah memperoleh izin HKm, itu artinya pemerintah sudah memberikan izin resmi kepada masyarakat untuk mengelola. Izin diberikan oleh bupati atas nama kementrian kehutanan. Izin sementara selama lima tahun, dan apabila dianggap baik, diberi izin tetap 35 tahun,” ujar Henry.

Terkait dengan pencabutan izin tersebut menurut Henry, hanya bisa dilakukan oleh pemerintah yang memberikan izin. “Kalau seandainya mau mencabut izin, itu yang bisa melakukan pemerintah (bupati. Red) yang mengeluarkan izin,” paparnya.

BACA JUGA:  Lihat, Anggota TNI ini Apa yang Mereka Lakukan

Dijelaskannya lebih lanjut, untuk masyarakat yang sudah mengelola lahan selama 25 tahun lebih, saat ini pemerintah sudah mewacanakan untuk menerbitkan izin kepemilikan lahan. “Nanti siapa yang memiliki izin 25 tahun ke atas dengan bukti yang sah dari pratin, tua-tua kampung, dapat bisa memiliki tanah tersebut. Tapi masih menunggu Peraturan Presidennya,” ujar Henry.

Sementara itu Bupati Lambar, Mukhlis Basri, menegaskan, agar masyarakat tidak perlu khawatir  dan takut terhadap isu tidak benar yang menyatakan bahwa akan ada pencabutan izin pengelolaan HKm.

BACA JUGA:  Urus Administrasi Kependudukan, Warga Jatimulyo Dibantu Satgas TMMD Bojonegoro

“Saya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak usah takut. Silahkan mengurus lahan pertanian dan usahanya, jangan merasa ketakutan dan cemas karena ada berita-berita yang tidak benar. Saya bertanggungjawab, karena bupati yang mengeluarkan izin. Kalau ada apa-apa, masyarakat silahkan langsung lapor kepada saya,” ucapnya dengan tegas.(AES)

Baca Artikel Menarik di LV

About admin

Check Also

Warga Teluk Pandan Kembali Serbu Vaksin Sinovac Dinkes, Camat Apresiasi

LAMPUNG1.COM, PESAWARAN-Ratusan warga Kecamatan Teluk Pandan di Kabupaten Pesawaran kembali serbu vaksinasi massal tahap satu …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *