Rabu , Oktober 20 2021
Home / Ekonomi / Perpres Produk SBY Di Gugat ke MA

Perpres Produk SBY Di Gugat ke MA

 

Lampung1.com, Jakarta – Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan atau Mantan Wakil Presiden RI diuji materi oleh beberapa aktifis.

Perpres tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1)  Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Kami minta Mahkamah Agung RI membatalkan Perpres tersebut karena bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) UU Keuangan Negara”, tutur Adhel Setiawan, salah satu pemohon kepada Lampung1.com di gedung Mahkamah Agung setelah ia dan kawan-kawan mendaftarkan permohonan uji materi tersebut.

BACA JUGA:  DPRD dan Pemerintah Kota Batam Gelar Rapat Terkait Strategi dan Kebutuhan Anggaran Penanganan Covid-19

Rumah pemberian negara untuk Susilo Bambang Yudhoyono, yang diperkirakan bernilai Rp300 miliyar di bilangan Kuningan, Jakarta Pusat, didasarkan atas Pepres 52 Tahun 2014 ini.

“Di tengah hampir 40 persen penduduk Indonesia yang tidak mampu beli rumah, tiba-tiba SBY membuat Perpres untuk legalisasi rumahnya sendiri setelah pensiun dari Presiden. Ini mencederai rasa keadilan dalam mengelola keuangan negara”, imbuh Adhel yang juga merupakan Sekjen Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi ini, seraya menunjukkan data dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.

BACA JUGA:  Satgas Pasang Bis Beton Milik Sugeng

“Dengan tidak adanya batasan nilai maksimal, bisa-bisa sesuka hati SBY bikin rumah. Dan diperkirakan Rp300 miliyar uang rakyat digelontorkan untuk keperluan tersebut. Ini yang kami gugat. Dan semoga Majelis Hakim MA terbuka hati nuraninya”, pungkasnya. (AS).

Baca Artikel Menarik di LV

About Fatih Samudera

Check Also

Bupati Agus Istiqlal Hadiri Pembukaan Apkasi Otonomi Expo Tahun 2021

LAMPUNG1.COM, Pesibar –¬†Bupati Pesisir Barat Dr.Drs.Agus Istiqlal,SH.,MH Hadir Pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *