Kamis , Juli 21 2022
Home / Nasional / Yusril: Ambang Batas Parlemen dan Pencapresan Tak Relevan

Yusril: Ambang Batas Parlemen dan Pencapresan Tak Relevan

LAMPUNG1.COM, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Yusril Ihza Mahendra menyatakan Pemilu 2019 tidak lagi membutuhkan adanya ambang batas DPR dan Presiden. Menurutnya, keberadaan ambang batas DPR dan Presiden tersebut sudah tidak relevan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2014 yang menyatakan Pemilu Serentak digelar mulai 2019.

“DPR dan Pemerintah seharusnya sudah tidak lagi membahas perlu-tidaknya menerapkan parliamentary threshold, yaitu ambang batas bisa-tidaknya anggota DPR dilantik dengan ambang batas tertentu bagi parpol peserta Pemilu, dan presidential threshold, yaitu ambang batas perolehan kursi parpol di DPR untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Penentuan ambang batas seperti itu sudah tidak ada relevansinya pascaputusan MK tahun 2014 yang menyatakan bahwa Pemilu untuk memilih DPR, DPD, DPRD, dan presiden/wakil presiden mulai tahun 2019 wajib dilaksanakan serentak pada hari yang sama,” kata Yusril dalam keterangan pers, Jumat (20/1/2017).

BACA JUGA:  KPK RI Bimtek Desa Hanura Selama Dua Hari

Selanjutnya, dia mengemukakan, dalam Pasal 22E UUD 1945, Pemilu hanya diselenggarakan sekali tiap lima tahun dan di dalamnya telah termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Yusril juga menyebut, dalam UUD 1945, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu itu dimulai.

“Rumusan Pasal 22E UUD 1945 telah dengan jelas menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Pemilu itu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta memilih presiden dan wakil presiden. Khusus tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, UUD 45 menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum dilaksanakan,” jelasnya.

BACA JUGA:  Warga Berterimakasih Jalan Telah Diperbaiki

Yusril yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) juga menyebut masih ada pihak yang ingin bertindak inkonstitusional dengan menaikkan ambang batas, baik dalam Pemilu DPR maupun presiden dan wakil presiden. Ia juga meyakini, apabila ambang batas DPR dan presiden tetap masuk Undang-Undang Pemilu nantinya akan digugat kembali ke MK dan dibatalkan kembali setelah proses uji materi.

“Setelah MK memberikan putusan Pemilu serentak, masih saja ada pikiran-pikiran inkonstitusional yang menghendaki agar ambang batas atau threshold, baik untuk Pemilu DPR maupun Pemilu Presiden/Wakil Presiden, tetap ada. Bahkan dengan angka lebih tinggi dari sebelumnya,” ujar Yusril.

BACA JUGA:  Berhasilnya RTLH pada TMMD 106 Bermanfaat Bagi Penghuni Hidup Secara Layak

“Andaikata, ambang batas tetap ada, seperti diinginkan pemerintah dan beberapa fraksi DPR dalam Pemilu serentak dan disahkan menjadi undang-undang, dalam keyakinan saya, aturan seperti itu untuk sekali lagi akan dibatalkan MK dalam proses uji materiil,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Mendagri Tjahjo Kumolo menginginkan adanya kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam Undang-Undang Pemilu yang sedang dibahas di DPR saat ini. Ia menyerahkan sepenuhnya besaran kenaikan parliamentary threshold tersebut kepada DPR.

“Kompromi sajalah. Kalau undang-undang lama kan 3,5 persen, masak harus bertahan. Ya, yang penting naik, setengah persen nggak apa-apa,” ujar Tjahjo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2017). (AS)

Baca Artikel Menarik di LV

About admin

Check Also

Kapolres Gelar Silaturahmi Kamtibmas Di Pekalongan

LAMPUNG1.COM, Kapolres AKBP Zaky Alkazar Nasution, didampingi para Pejabat Utama Polres Lampung Timur, pada Rabu …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.