Selasa , Oktober 19 2021
Home / Nasional / Rujuk Bekasi Peringati HPN Dengan Aksi Tutup Mulut

Rujuk Bekasi Peringati HPN Dengan Aksi Tutup Mulut

LAMPUNG1.COM, Bekasi – Sekelompok wartawan Bekasi yang tergabung dalam Rukun Jurnalis (Rujuk) Bekasi memperingati Hari Pers Nasional (HPN) dengan menggelar aksi tutup mulut. Aksi yang digelar di Jalan Ahmad Yani (Exit Tol Bekasi Barat), Kamis (9/2) ini, sebagai wujud penolakan mereka atas kebijakan verifikasi perusahaan pers yang dilakukan oleh Dewan Pers.

“Verifikasi media massa yang dilakukan oleh Dewan Pers, merupakan upaya untuk membungkam kebebasan pers dan bertolakbelakang dengan semangat kebebasan pers itu sendiri”, ujar Syahrul Ramadhan, koordinator aksi tersebut.

Syahrul menilai, dengan adanya verifikasi kebebasan pers Indonesia akan mundur ke belakang sama seperti era Orde Baru (Orba).

“Kami melihat ada upaya pembungkaman terhadap kebabasan pers yang coba dilakukan oleh penguasa secara sistemik dan masif yang tentu mesti kita tolak,” ujar Syahrul atau akrab disapa Buluk kepada awak media, Kamis (9/2).

BACA JUGA:  Dengan Sepeda Motor, Dandim Karanganyar Leluasa Cek Proyek TMMD 109 di Jatiwarno

Syahrul juga mencium aroma tidak sedap dengan penerapan kebijakan verifikasi Dewan Pers, yang menurutnya bisa berujung pada upaya bredel media massa.

“Pertama-tama dilakukan verifikasi. Setelah verifikasi nantinya akan ada pencabutan verifikasi tersebut bagi media massa yang tidak sejalan dengan penguasa,” ungkap wartawan Radar Bekasi tersebut.

Buluk juga mengkritik keras Dewan Pers yang seolah-olah menjadi alat penguasa untuk membungkam kebebasan pers. Padahal semestinya keberadaan Dewan Pers memperkuat posisi pers bukan justru melemahkan.

“Dewan Pers belum memperlihatkan kalau mereka bagian dari kami. Mereka justru menampilkan muka yang berbeda yang bertolak belakang,” ungkapnya.

Ia juga menilai, sejauh ini Dewan Pers belum pernah mengeluarkan kebijakan yang memberikan keuntungan bagi pers dan para jurnalis.

Pendapat serupa juga disampaikan Ivan. Menurut awak media dari klikbekasi.co ini, verifikasi Dewan Pers secara tidak langsung juga mengancam eksistensi media-media lokal. Media lokal, kata dia, akan terkena dampak paling signifikan dengan penerapan kebijakan tersebut.

BACA JUGA:  Pemkab Pringsewu Sampaikan Rancangan Perubahan KUA PPAS 2108

“Yang nanti mati ya media-media lokal. Syarat yang ketat akan membuat media lokal sulit memenuhi standar yang dibebankan Dewan Pers,” ujarnya.

Padahal kata dia, keberadaan media lokal sangat diperlukan dalam rezim otonomi daerah dewasa ini.

“Kalau media lokal tidak ada di daerah-daerah, nasib otonomi daerah kian suram. Korupsi makin merebak karena tidak adanya kontrol,”tuturnya.

Dan yang paling memprihatinkan, Dewan Pers hari ini tidak bisa membedakan mana Pers dan Perusahaan Pers yang keduanya tidak bisa dicampur aduk.

“Perusahaan pers itu bicara soal bisnis sehingga memang perlu adanya badan hukum. Sedang pers murni tidak sama dengan itu. Pers murni bicara soal aktivitas jurnalistik, semua bisa melakukan aktifitas tersebut terlepas berbadan hukum atau tidak. Selama taat kepada kode etik jurnalistik itu tidak masalah,” tuturnya.

BACA JUGA:  Pemasangan Instalasi Listrik di Lokasi Pengecoran Jalan TMMD Reguler Banyumas

Ia juga mengultimatum agar Dewan Pers segera membatalkan kebijakan tersebut. Sebab jika tidak, ia akan menggalang kekuatan para pekerja pers di daerah-daerah untuk melakukan aksi besar-besaran menolak kebijakan tersebut.

“Kami sudah menjalin kontak dengan anak-anak di daerah. Mereka semua siap aksi besar-besaran kalau Dewan Pers tetap ngotot mengeluarkan kebijakan tersebut,” tegas dia.

Di tempat terpisah, anggota Dewan Pers Ahmad Djauhar, mengatakan bahwa tidak ada paksaan bagi perusahaan pers untuk diverifikasi. “Ini sifatnya sukarela, dan tidak ada paksaan. Ini hanya imbauan”. Katanya ketika dimintai tanggapan soal penolakan tersebut. (AS).

Baca Artikel Menarik di LV

About admin

Check Also

10 Cabang PSHT Sumsel Resmi Di Lantik

Lampung1.com,Pali – “Kepengurusan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dilantik secara serentak Kabupaten/Kota se- Sumatera Selatan,  …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *