Kamis , Januari 13 2022
Home / Ruwa Jurai / Kota Bandar Lampung / Anggota Komisi 1 DPR RI Desak Pemprov Lampung Percepat Pembangunan Listrik Interkoneksi

Anggota Komisi 1 DPR RI Desak Pemprov Lampung Percepat Pembangunan Listrik Interkoneksi

LAMPUNG1.COM, Bandar Lampung – Tidak ada lagi alasan untuk tidak segera mewujudkan pembangunan transmisi listrik interkoneksi Lampung-Sumsel guna memenuhi kekurangan energi listrik di daerah ini.

“Indonesia sudah merdeka 70 tahun. Masak masih seperti zaman Jepang, ada desa yang tidak ada listriknya. Lampung itu hanya 20 menit dari Jakarta. Ini kan keterlaluan,” ujar Alimin yang mengaku baru berkunjung ke sejumlah desa di daerah ini dan tiba-tiba listriknya padam.

Yang membuat politisi asal Lampung itu semakin kesal, dia mengaku sudah memperjuangkan persoalan pembangunan interkoneksi listrik itu sejak sekitar tujuh tahun silam, saat masih duduk di Komisi VII DPR RI.

Bahkan, dia mengatakan, sudah mengajak Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) datang ke Lampung dan dipertemukan dengan pejabat di daerah ini serta pengusaha perkebunan yang arealnya akan terkena pembangunan transmisi listrik interkoneksi.

BACA JUGA:  Sambut Pembukaan TMMD 107, Satgas Pra TMMD Kodim Kudus Bersama Warga Potong Bambu Untuk Umbul-Umbul

Padahal, seharusnya sudah tidak ada kendala lagi karena sudah ada kesepakatan bersama antara pemerintah daerah, PLN, dan perusahaan perkebunan. Karena itu, dia meminta pemerintah daerah bersikap tegas dan sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Politisi senior itu menilai sederhana persoalan pembangunan interkoneksi listrik Lampung-Sumsel ini. Yang dibutuhkan hanya kesungguhan, terutama dari pihak pemerintah daerah.

“HGU mereka mencapai ratusan hektare, sementara untuk pembangunan interkoneksi listrik Lampung-Sumsel itu hanya butuh sedikit. Mungkin tidak sampai satu persen dari luas total lahan perusahaan. Koq bisa mereka menolak memberikan,” katanya.

BACA JUGA:  Lampung Tuan Rumah AICIS Tahun 2016

Alimin menegaskan pembangunan jaringan listrik interkoneksi tetap harus dilakukan di atas tanah. Karena jika di bawah tanah (underground) seperti permintaan pihak perusahaan, biayanya jadi lebih mahal.

Membengkaknya biaya pembangunan interkoneksi dengan selisih Rp270 miliar itu, tentu tidak wajar jika harus dibayarkan oleh negara, hanya demi kepentingan segelitintir pihak.

“Saya setuju saja jika pihak yang mengusulkan yang menanggung biayanya. Silakan biaya itu (Rp.270 miliar) dibagi bersama antara tiga perusahaan. Yang penting proyek ini harus jalan karena sudah mandek selama 10 tahun. Artinya, selama itu pula masyarakat Lampung dirugikan akibat kekurangan daya listrik. Cukup! Pemprov harus bertindak tegas,” katanya.

BACA JUGA:  Berkat Keuletannya dalam Usaha Krupuk Singkong, Samini Pekerjakan Dua Orang Pegawai

Terpisah, Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo membantah jika Pemprov Lampung menghambat pembangunan. “Justru saya sebagai gubernur tidak diajak pihak PT PLN, mereka jalan sendiri untuk penetapan lokasi pembangunan di tiga perusahan perkebunan,” katanya.

Gubernur juga menerangkan bahwa sesuai instruksi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat kunjungan ke Provinsi Lampung waktu lalu, meminta pembangunan dilakukan melalui underground.

“Tetapi pihak PLN tidak mau, mereka mengklaim pembangunan SUTT di bawah tanah memakan biaya cukup besar. Jadi pihak PLN tetap ingin membangun di atas tanah,” demikian ujar Ridho.(Red)

Baca Artikel Menarik di LV

About admin

Check Also

Wirahadikusumah Dukung Penuh PWI Bentuk Tim Sepakbola Wartawan

LAMPUNG1.COM,Bandar Lampung – Ketua PWI Lampung, Wirahadikusuma menyatakan dukungannya atas usulan para wartawan untuk membentuk …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *