Rabu , Agustus 4 2021
Home / Ruwa Jurai / Lampung Barat / Camat Batubrak Ungkap ABP Pekon Kerang 2016, Bermasalah Dari Awal.

Camat Batubrak Ungkap ABP Pekon Kerang 2016, Bermasalah Dari Awal.

LAMPUNG1.COM – Batubrak, Document rekomendasi tindak lanjut Anggaran Belanja Pekon (ABP) untuk pekon Kerang terkait pengelolaan Dana Desa bersumber dari ADD-DD 2016 baik kegiatan fisik dan non fisik, masih disimpan ràpi oleh pihak kecamatan sebagai dasar fungsi kerja nyata pihak kecamatan dalam mengawasi dan menginventarisir  pengelolaan uang negarà di pekon Kerang.

Kepada Lampung1.com, Muzamil (51) Selaku Camat Batu Berak di rumah dinasnya pada Rabu (8/03),  mengatakan sejak awal pembangunan fisik infrastuktur jalan dan drainase memang sudah terjadi permasalahan di pekon Kerang baik dengan masyarakat setempat, maupun tentang kekurangan volume, pihaknya telah memberikan catatan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dan segera diperbaiki. Namun dirinya belum memastikan rekomendasi tersebut sudah dilaksanakan apa belum.

“Berkali-kali saya turun ke Pekon Kerang mengawasi fisik infarastuktur, baik jalan, maupun talud darainase, saya juga bawa martil, meteran dan kelengkapan pemerikasaan lainya, memang sempat terjadi kekurangan voleme pada kedua jenis pekerjaan itu , namun sudah diberikan catatan rekomendasi agar diperbaiki”, ujarnya.

BACA JUGA:  Plt Bupati Kudus Tinjau Langsung Lokasi TMMD

Kendati tidak dijelaskan bagian fisik  mana yang diperikas pakai martil, dan berapa meter voleme perkerjaan hasil membawa meteran, Muzamil mengklaim hal itu sudah menjadi ranah fungsi inspektorat.

“Ya kalau detik-detik pertanyaannya, silahkan saja saudara ke inspektorat langsung saja”, ungkapnya.

Hingga hari ini pengawasan  pihak kecamatan Batu Berak dinilai setengah hati, sehingga memberi ruang kebébasan untuk mengelola uang Rakyat, pasalnya Camat Muzamil hingga hari ini tidak mengetahui salinan bentuk LPj – (laporan pertanggungjawaban) ADD-DD pekon Kerang, singkron apa tidaknya antara LPj dengan kenyataanya realisasi yang dibelanjakan, berapa banyak rekomendasi tindaklanjut untuk diperbaiki, berapa besar nilai uang Silva, belanja apa saja yang dibayarkan berlebihan sehingga berpotensi merugikan keuangan Negarà.

“Saya gak tau, apakah Lembaga Himpunan Pekon (LHP), sudah benar-benar menandatangani sebagai mana ADD-DD 2016 telah diterima oleh pihak Dewan Desa(LHP), ya pastí saya belum menerima salinan laporan LPj itu,” tegasnya.

Banyak kisah rahasia tentang Pengelolaan ADD dipekon Kerang, namun Camat Batu Berak meminta untuk Off record, kendati hal itu baru memintanya saat dirinya sudah keceplosan.

BACA JUGA:  Camat Suoh Bersama Masyarakat Memanfaatkan Lahan Tidur Untuk Pangan Mandiri

“Kalo mengenai satu persoalan itu mohon off record ya”, pintanya.

Berita Lampung1.com sebelumnya, pekerjaan fisik ADD-DD 2016 yang dikelola dan dipertanggung jawabkan oleh Aparat Desa Kerang Kecamatan Batu Berak  menuai pertanyaan publik, pasalnya hingga Rabu(1/03) masih ditemukannya proyek fisik yang terlihat mata telanjang, yang tidak dilengkapi Plank Proyek Desa. Kondisinya kini sudah mengalami kerusakan kendati belum digunakan. Lantas  bagaimana dengan proyek non fisiknya?

Kepada Lampung1.com, Nadi (30) warga Kecamatan Batu Berak  mengatakan yang di lakukan  peratin Kerang dengan  tidak  memasang Plank Proyek infrastuktur ini di duga  sudah menyalahi dan hilangnya Azas ketransparanan dalam pengelolaan keuangan Desa, terlebih kwalitas jalan yang di bangun meragukan, bisa dibayangkan  jalan tersebut belum di pakai secara kontinue oleh masyarakat sudah terlihat rusak dan pecah-pecah pada rabat beton tersebut.

“Ya bang wartawan Lampung1.com, kalo memang bersih kenapa risih, coba kalo mengelola dana desa itu transparan pastí Kwaliatas infrastutur lebih bagus, terlebih Pekon Kerang Sumber pangkalan pasir untuk kabupaten Lambar yang pastí pasir disini lebih murah”, ujarnya.

BACA JUGA:  H.Fauzi : Media Online Membuat Penetrasi Informasi Bergerak Begitu Cepat

Dihubungi Lampung1.com Kepala Desa Kerang Agus cik mengatakan, kalau terkait pembangunan fisik silahkan konfirmasi TPK, dan dirinya mengakui kalo pengelolaan ADD-DD sudah diserahkan kepihak LHP,

“Ya mas saya masih berada  di Kotamadya Metro, kalo ada masalah di pembangunan fisik silahkan untuk menemui TPK,s emua urusan dana desa sudah clear LPjnya saja sudah diserahkan kepada Lembaga Himpunan Pekon (LHP)”, pungkasnya

Masyarakat Setempat percaya bila inspektorat  Kabupaten Lampung Barat segera menindak lanjuti kejanggalan-kejangalan yang muncul dan mereviuw kembali Lpj Peratin, karna anggaran  ADD-DD 2016  yang digunakan untuk pengerjaan jalan tersebut terkesan asal jadi. Lantas bagaimana dengan kegiatan Non fisik seperti perjalanan ke pulau Bali, kota Bandung dan Jogjakarta dan belanja-belanja Lainnya .(Aes/Sumarlin)

 

 

 

Baca Artikel Menarik di LV

About admin

Check Also

Bahas Covid-19 Masa PPKM, Brigif 4 /BS Marinir dan PWI Pesawaran Perkuat Sinergi

LAMPUNG1.COM, PESAWARAN-Brigif 4/BS Marinir Lampung dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pesawaran perkuat sinergitas diberbagai …

6 comments

  1. 2015 dana desa sempat heboh!!! 2016 terulang lgi nggk ada satu peratipun yang tersandung hukum dan terjerat TP4D

  2. zahro wulansari

    karna ada unsur KKN pasti nggk bakalan digarap oleh TP4D,

  3. gugun gunawan

    bagus-bagus komentarnya! mudah mudahan penegak hukum mendengarkan dan menyimak berita ini Bravo lampung1.com

  4. ayo dorong dan smbut TP4 D LAMBAR untuk periksa dana desa selambar

  5. bukan nggk kebagian tapi semua dana desa itu maunya dibagi 2 dengan camat biar aman

  6. pak camat kok buka bukaa an apa nggk kebagian dari kerang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *