Kamis , Januari 13 2022
Home / Peristiwa / PN Menggala Tidak Juga Eksekusi Lahan PT HIM, Ratusan Warga Demo

PN Menggala Tidak Juga Eksekusi Lahan PT HIM, Ratusan Warga Demo

LAMPUNG1.COM, Tulang Bawang – Ratusan Warga Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah (TBT) Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung melakukan demo kepada PN (Pengadilan Negeri) Menggala. Demontrasi ratusan Warga Penumangan ini dilakukan didepan Gedung Kantor PN Menggala dibilangan Jalan Cemara Gusak Kelurahan Menggala Selatan pada Rabu pagi (29/3).

Menurut Chandra Hartono sebagai Kuasa hukum masyarakat setempat, sejak Putusan PK nomor : 276 PK/PDT/2012 yang telah diterima masyarakat Tiyuh Penumangan Tuba Barat, masyarakat telah meminta Eksekusi kepada PN Menggala pada Tanggal 10 Agustus 2015 yang dinyatakan lengkap oleh Ketua PN Menggala tentang perintah untuk melaksanakan Anmaning (Teguran) kepada PT. HIM (Huma Indah Mekar). Namun tambah Chandra Hartono, PT. HIM tidak menerima Eksekusi PN Menggala, dan PN Menggala hanya melakukan Sita Eksekusi melalui Juru Sita PN Menggala pada Tanggal 8 Maret 2015.

BACA JUGA:  Wagub Chusnunia Buka Bimtek Penyuluh Antikorupsi bagi Guru SMA dan SMK se-Provinsi Lampung

Sayangnya menurut Chandra Hartono, rangkaian Sita Eksekusi ini tidak diserahkan kepada masyarakat Tiyuh Kampung Penumangan. Bahkan sebaliknya, Ketua PN Menggala justru mengeluarkan Penetapan Penundaan Eksekusi dengan berbagai alasan dan tidak berdasarkan hukum. Anehnya, Ketua PN Menggala menyatakan bahwa ada Surat Pernyataan dari Pemohon Eksekusi. Padahal menurut Chandra Hartono tidak ada satupun Pemohon Eksekusi yang membuat Surat Pernyataan seperti itu. Dan Ketua PN Menggala tidak bersedia menunjukkan Surat Pernyataan yang dijadikan alasan Penundaan Eksekusi yang sampai saat ini masih tidak dilaksanakan.

BACA JUGA:  Bersama Ibu Yatmi, Satgas TMMD 110 Bojonegoro Berbagi Kebahagiaan

Lebih parahnya Ketua PN Menggala mencari-cari Penundaan Eksekusi dengan adanya gugatan wanprestasi nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.MGL yang tidak ada sangkut pautnya dengan Objek Hukum.

Lebih jauh menurut Chandra Hartono, alasan yang diajukan PT. HIM sebagai Penggugat Wanprestasi bukan suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dilakukan Pemohon Eksekusi. Secara hukum Chandra Hartono menyatakan tidak ada Legitimasi Penundaan Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap. Artinya tindakan Ketua PN Menggala dalam Penundaan Eksekusi adalah Tindakan yang Tidak Sah dan Tidak Berdasarkan Hukum yang terindikasi Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Power) yang sangat erat dengan Kolusi dengan PT. HIM.

BACA JUGA:  Jadi Guru Sesaat di Jatiwarno Dalam TMMD Reg 109

Parahnya lagi, Hakim PN Menggala dalam beberapa kali menyidang beberapa pemilik sah tanah hibah 150 Ha. tersebut, si pemilik ditangkap, disidang dan di vonis bersalah oleh Hakim-Hakim PN Menggala.

Sebagai puncak dari Proses Hukum, Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap adalah penghianatan dan dosa besar dari para Hakim PN Menggala yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan. Atas perbuatan Ketua PN Menggala yang tidak melaksanakan Putusan PN Menggala ini, Chandra Hartono telah melaporkan Ketua PN Menggala ke Pengawas Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komnas HAM, dan Presiden RI. (Yahya Affyt).

Baca Artikel Menarik di LV

About admin

Check Also

Kepala Sekolah Syukuran Gedung Kantor SPLP Kecamatan Talang Padang

LAMPUNG1.COM, Tanggamus – Bersyukur atas berdirinya gedung Kantor Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan (SPLP) kecamatan Talang …

One comment

  1. Bila Ketua PN Menggala tidak melakukan eksekusi Putusan MA, maka Ketu MA harus melakukan Tindakan keras !:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *