Minggu , Januari 10 2021
Home / Nasional / Ketua KPU DKI Terbukti Langgar Kode Etik.

Ketua KPU DKI Terbukti Langgar Kode Etik.

LAMPUNG1.COM -Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Sumarno, terbukti mekanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sumarno merupakan Teradu I dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik yang disidangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jumat (7/4/2017).

Sidang yang mengagendakan pembacaan putusan ini, menyatakan bahwa Sumarno terbukti melanggar kode etik. Namun Teradu II Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti dan Teradu III Anggota Bawaslu DKI Dahlia Umar tak terbukti melanggar kode etik.

“Atas uraian fakta, DKPP berpendapat teradu I Ketua KPU DKI melanggar kode etik, teradu II Ketua Bawaslu DKI dan teradu III Anggota Bawaslu tidak terbukti melanggar kode etik pemilu,” kata Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini saat membacakan putusan di Kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (7/4/2017).

“Menimbang dalil, DKPP tidak akan perlu menanggapi kesimpulan, teradu I dan teradu II dan teradu III yang tidak terbukti,” kata Nur Hidayat.

Nur Hidayat membacakan pokok perkara yang diadukan oleh Adhel Setiawan dan Budi Sukmana dari Forum Silaturahmi Alumni (FSA) HMI Lintas Generasi selaku Pengadu I terhadap Sumarsono (Teradu I). Pertama, Teradu I tidak berusaha menghindari pertemuan Cagub Anies pada saat dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 29 Kalibata. Bahkan Teradu I membiarkan Anies meneriakan yel-yel bersama pendukungnya.

Kedua, Teradu I tidak menindaklanjuti 28.000 pengaduan masyarakat pemilik KTP yang disampaikan ke Rumah Lembang. Para pemilik KTP tersebut tidak mendapat hak pilih di TPS 37 Kelurahan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat.

Ketiga, Teradu I pada kurun 2-8 Desember 2016 memasang profile picture whatsapp demo 212. Tindakan tersebut merupakan indikasi dari keberpihakan Teradu kepada kandidat tertentu.

Keempat, Teradu I tidak pernah mengumumkan kepada publik mengenai kedekatan khususnya dengan Cagub Anies yakni mantan aktivis HMI MPO. Hal ini dapat merusak independensi Teradu selaku penyelenggara pemilu.

Sedangkan permasalah Kelima, diadukan oleh Pengadu II dan III dari kelompok Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) dan Relawan Cinta Ahok (Cinhok), yang melaporkan Teradu I selaku penyelenggara pemilu diduga bersikap tidak netral dan menunjukan keberpihakan pada salah satu paslon, dan sikap Teradu I yang memberikan perlakuan yang berbeda kepada para paslon gubernur dan wakil gubernur.

Enam hal itu adalah pokok perkara yang disidangkan oleh DKPP berdasarkan aduan dari pengadu.

Atas putusan di atas, kata Nur Hidayat, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan kepada Sumarno. Namun bagi Dahliah dan Mimah namanya akan direhabilitasi. DKPP memerintahkan KPU RI dan Bawaslu RI melaksanakan putusan tersebut.

“DKPP mengabulkan pokok perkara sebagian menjatuhkan sanksi kepada Sumarno dan merehabilitasi nama teradu II dan III. Keempat memerintah KPU RI melaksankan keputusan ini paling lama 7 hari sejak dibacakan, kelima Bawaslu RI melaksankan keputusan ini paling lama 7 hari sejak dibacakan, keenam memerintahkan Bawaslu mengawasi keputusan ini. Demikian putusan sudah dibacakan,” tutup dia.

Menanggapi putusan itu, Sekjen FSA HMI Adhel Setiawan menyatakan bahwa ini merupakan pelajaran berarti bagi penyelenggara Pemilu agar lebih berhati-hati dalam bertindak.

“Semua gugatan dari FSA dikabulkan, ini yurisprudensi baru, bahwa Penyelenggara pemilu tidak boleh bertemu dengan paslon di TPS saat pemungutan suara berlangsung”, pungkas Adhel didampingi Budi Sukmana. (AS).

About admin

Check Also

Danrem 043/Gatam Olahraga Tennis Bersama Kepengurusan Pelti Lampung.

LAMPUNG1.COM,Bandar Lampung 10/01/2021,Bertempat di Lapangan Tennis Makorem 043/Gatam Jalan Tengku Umar Kelurahan Penengahan Bandar Lampung, …

5 comments

  1. makin ribet wae yaa pilkadanya

  2. Wah bener bener aneh itu mah…..setelah ini siapa lagi yg akan di cari kesalahannya?
    Pilkada nya aja belum kelar kelar,,,,,,,

  3. Mantap, limping 1 melang Surat, actual & berimbang…

  4. Sumarno kenapa gaj dipecat aja?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *