Rabu , Januari 26 2022
Home / Ruwa Jurai / Lampung Barat / Konflik Pemalsuan Tandatangan di Pekon Tambak Jaya Menemui Titik Terang

Konflik Pemalsuan Tandatangan di Pekon Tambak Jaya Menemui Titik Terang

LAMPUNG1.COM, Lampung Barat – Perseteruan pemalsuan tandatangan dan stempel (cap) oleh aparatur Pekon Tambakjaya, Kecamatan Waytenong, Kabupaten Lampung Barat (Lambar), sepertinya mulai mencair setelah adanya proses mediasi dan koordinasi antara pihak pekon dengan jajaran Pemerintah Kecamatan Waytenong yang difasilitasi langsung oleh Sarjak selaku Camat, dengan menggelar rapat tertutup dikantor Kecamatan dengan dihadiri beberapa jajaran LHP Pekon yang berseteru tersebut.

Kepada Lampung1.com, Sarjak mengatakan perihal dilaksanakan rapat koordinasi tertutup itu sebagai langkah memfasilitasi selisih paham yang terjadi.

Diharapkan dalam waktu dekat ini, persoalan tersebut sudah dapat selesai. Mengingat tuntutan yang sebelumnya diajukan warga melalui LHP telah dipenuhi Peratin Slamet Widodo, jika memang permintaan itu untuk kebaikan pekon. Dengan komitmen Peratin mengganti aparatur pekon yang diminta.Sementara, Pihak LHP mencabut laporan pengaduan di pihak Kepolisian Polres Lambar.

BACA JUGA:  Hadapi Porprov, Samsul Hadi : KONI Tanggamus Jangan Setengah-Setengah

Sarjak juga menjelaskan, pada hakekatnya kebersamaan dalam menjalankan roda pemerintahan pekon perlu sinkronisasi yang baik antar jajaran perangkat pekon maupun dengan pihak LHP. Akan tetapi dalam pelaksanannya untuk dijalankan sesuai tugas pokok dan fungsi (tufoksi) masing-masing, Jangan sampai melampaui kewenangan atau tangungjawab pekerjaan (ambuse off power).
“LHP bertugas dipekon sesuai amanah peraturan yang berlaku, silahkan kalau ada persoalan untuk diselesaikan melalui rembuk pekon yang semustinya, seperti kisruh tandatangan dan cap seharusnya disiasati Dan Perlu dihindari meluasnya akibat polimik akhir-akhir ini ” ujar Sarjak.

BACA JUGA:  Bersama TNI dan Warga Bersatu Padu Wujudkan Cita-Cita

Sementara ditempat yang sama, Selamat Widodo mengatakan apa yang menjadi tuntutan LHP dan tentang pergantian aparatur pekon akan segera diterbitkan SK baru. Hal ini dilakukan semata-mata supaya Pekon Tambak Jaya lebih baik lagi.

Ditempat lain, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Abjad Lambar Iskandar Hasan, menilai langkah bersama yang dilakukan dan menelurkan beberapa kesepakatan untuk berdamai adalah upaya yang tepat. Karena pada hakekatnya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah. Akan tetapi masalah yang terjadi tentunya perlu dilakukan evaluasi baik oleh dinas instansi terkait seperti inspektorat dan DPMPP, hingga kepolisian yang sudah menerima laporan pengaduan untuk acuan dimasa yang akan datang.

BACA JUGA:  Kasi Pidsus Kejari Tuba Berjanji Akan Tangani Kasus Korupsi Tanpa Tebang Pilih

Sekedar diketahui, konfilik pemalsuan tandatangan dan stempel bukan terjadi pada berkas Laporan Pertangungjawaban (LPj) Anggaran Dana Desa (ADD). Melainkan terjadi pada berkas document Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Pekon (APB-P), yang kala itu mendadak dilakukan karena desakan waktu pengumpulan pemberkasan di DPMPP, yang harus disiasati sehingga pemberkasan tidak terhambat. (Agus Salim)

Baca Artikel Menarik di LV

About admin

Check Also

Gubernur Arinal : Pembangunan Harus Mengacu RPJMD

LAMPUNG1.COM,Bandar Lampung— Pelaksanaan Pembangunan harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar dapat …

7 comments

  1. Pemalsuan Tanda Tangan harus dipidanakan !:

  2. BIARKAN INI SUDAH MENJADI KEWENANGAN POLISI BIARKAN POLISI YANG ANGKAT BICARA

  3. camat jangan mengatakan harus berdamai biarlah ini berjalan sebagai pendewasaan atas demokrasi pak camat!!!! ayo DEMOKRASI

  4. katanya mengadu polisi kok dintervensi

  5. piye iki,em mumet

  6. hem”” damai itu bagus menghukum orang bersalah lebih bagus

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *