Jumat , Januari 21 2022
Home / ADV / DPRD Lambar Sahkan Perda Hak Keuangan dan Administratif DPRD
Ketua DPRD Lampung Barat Edi Novial S.Kom menyerahkan Draf hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Lambar terhadap Bupati Lampung Barat Drs. Muhlis Basri. MM

DPRD Lambar Sahkan Perda Hak Keuangan dan Administratif DPRD

LAMPUNG1.COM, Lampung Barat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat sebagai lembaga Pemerintah Daerah mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Kedudukan yang setara bermakna bahwa antara DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi.

Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan hal tersebut antar kedua lembaga baik Legislatif maupun eksekutif wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain harus saling mendukung.

BACA JUGA:  BNM RI Silaturrahmi Dengan Reserse Narkoba Lampung
Ketua Fraksi Golkar Lampung Barat Ismun Zani, SE saat menyerahkan pandangan Fraksi Golkar atas Ranperda hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD kepada Ketua DPRD Lambar Edi Novial, S.Kom.

 

Agar terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Hal tersebut bertujuan agar masing-masing memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban serta meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Selain itu dengan ada nya aturan tersebut dapat mengembangkan hubungan dan mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif.

BACA JUGA:  Kades Samalore: Terimakasih Satgas TMMD Telah Berikan Terbaik Untuk Warganya
Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Lampung Barat Dadin Ahmadin, S.Sos saat menyerahkan Rancangan Perda hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Lampung Barat terhadap Ketua DPRD Edi Novial, S.Kom.

 

Atas dasar tersebut serta tuntutan agar adanya revisi tentang peraturan kedudukan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Maka Badan Pembentukan Perda (BPP) DPRD Lampung Barat Menggunakan salah satu hak nya dalam merevisi peraturan kedudukan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Lampung Barat tersebut melalui Peraturan Daerah Inisiatif. (ADV)

Baca Artikel Menarik di LV

About admin

Check Also

Satgas Pangan Siap Pidanakan Penimbun Minyak Goreng

LAMPUNG1.COM, Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Satgas Pangan, tidak akan segan-segan menindak tegas, bahkan mempidanakan pihak-pihak …

2 comments

  1. luar biyasa, pantastis, yes, yes yes.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *