Rabu , Desember 30 2020
Home / Ruwa Jurai / Pengunduran Diri Anggota Pansus DPRD Tuba Tidak Ilegal

Pengunduran Diri Anggota Pansus DPRD Tuba Tidak Ilegal

LAMPUNG1.COM, Tulang Bawang – Pengunduran diri beberapa Anggota Pansus DPRD Kabupaten Tulang Bawang (Tuba) Provinsi Lampung yang membahas HGU PT. SGC (Suger Group Compeny) dari 4 Partai, Partai PPP, Partai Demokrat, Partai Golkar dan Partai PAN dikatakan Ketua Pansus DPRD setempat tidak ilegal. Karena pengajuan Pengunduran diri Anggota Pansus dari 4 Partai tersebut belum pernah dibicarakan oleh Pimpinan DPRD Tuba.

Hal ini diinterupsi secara tegas oleh Novi Marjani dari Fraksi Gerindra sebagai Ketua Pansus yang membahas HGU PT. SGC yang diumumkan oleh Sekwan pada Rapat Paripurna Pengesahan Perda APBD Perubahan TA. 2017 pada Jum’at (8/9) karena Rapat Paripurna saat itu tidak ada kaitan sedikitpun dengan Pansus HGU PT. SGC.

“Apa yang dibacakan oleh Sekwan yang membacakan surat pengunduran diri adalah ilegal karena tidak ada rapat pimpinan,” ujar Interupsi Novi Marjani secara tegas kepada 4 Pimpinan DPRD setempat.

Anggota Pansus dari 4 Partai yang mengundurkan diri tersebut, diantaranya ada Sekretaris Pansus yang bernama Munzir seorang Anggota Partai yang berasal dari Kampung Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng yang melaporkan masalah tanah Warga yang dikuasai PT. SGC.

Anggota Pansus lainnya yang mengundurkan diri : Feri Rudi Yansinora dari Partai Nasdem, Zuldin dari Partai Demokrat, Hairul dari Partai Golkar, dan Holil dari Partai PAN.

Menurut Pulbaket (Pengumpulan bahan dan keterangan) yang dijelaskan PPNS Raden M. Joni Irawan kepada Pansus DPRD Tuba yang di Ketuai Novi Marjani bahwa Wilayah Kerja PT. SIL (Sweet Indo Lampung) dan PT. ILP (Indo Lampung Perkasa) keduanya anak Perusahaan PT. SGC bukanlah gambaran nyata dan ada indikasi Pidana karena ada pelebaran tata ruang HGU.

Lebih jauh menurut Raden M. Joni Irawan yang mengaku satu-satunya PPNS Tata Ruang di Tuba, pelanggaran Tata Ruang tidak hanya dilakukan oleh PT. SIL dan PT. ILP, tetapi juga dilakukan atas nama PT. ILCM (Indo Lampung Cahaya Makmur) dan PT. ILBM (Indo Lampung Berkah Makmur).

Bahkan berdasarkan persepsi dirinya sebagai PPNS, PT. ILP memasukkan Lahan Basah Rawa Bakung Kecamatan Gedung Meneng yang dijadikan Lahan Perkebunan Tebu sebagai alasan Lahan HGU.

Selain itu Raden M. Joni Irawan menerangkan adanya pemanfaatan lahan diluar lahan HGU PT. GPA (Garuda Panca Artha).

Menurut Raden M. Joni Irawan, bila BPN betul-betul impati kepada masyarakat maka perpanjangan perizinan HGU PT. SGC yang sedang diproses harus dilakukan pengukuran ulang.

Untuk diketahui, Pansus DPRD Tuba tentang HGU PT. SGC dikarenakan ada Laporan warga/masyarakat Kecamatan Dente Teladas dan Kecamatan Gedung Meneng.

Untuk diketahui, Rapat Paripurna kali ini hanya mengesahkan RAPBD Perubahan TA. 2017 yang divisit Rp. 28 Milyar lebih. (Yahya Affyt)

About admin

Check Also

1 Lagi Tersangka Narkoba Berhasil Dibekuk Polisi

LAMPUNG1.COM, Petugas Satuan Narkoba Polres Lampung Timur, dan Polsek Sekampung Udik, kembali berhasil membekuk seorang …

One comment

  1. Carilah solusi untuk satu persoalan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *