Minggu , Juli 17 2022
Home / Ruwa Jurai / Lampung Selatan / Ombudsman Soroti Sistem Pelyanan Pajak Dikantor Samsat Kalianda

Ombudsman Soroti Sistem Pelyanan Pajak Dikantor Samsat Kalianda

LAMPUNG1.COM, Lampung Selatan – Ombudsman RI Perwakilan Lampung meminta Kaplres Lamsel membuat sistem pelayanan yang benar terhadap Sistem Pelayanan di kantor Samsat Kalianda. Hal ini untuk menghindari adanya keluhan Masyarakat dalam mengurus pembayaran pajak kendaraan.

“ya harus ada sistem yang benar yang di terapkan oleh Kapolres, jangan sampai niat baik masyarakat untuk membayar pajak terhambat atau mengalami kesuliran ” ujar Ombustmen Perwakilan Ri perwakilan Lampung Ahmad Saleh David Faranto, melalui pesan WahtsApp nya minggu (7/1/2018).

Sistem yang dimaksud ujar David sapaan Akrabnya, harus ada keterbukaan informaai yang jelas yang di pasang di kantor samsat sehingga masyarakat dapat mengetahui jika ada sistem yang dirubah, misalbya dipasang papan pengumuman, pelayanan terhenti karena mati lampu, atau sistem sedang eror, sehingga jelas Dukaetahi masyarakat.

BACA JUGA:  Wakil Rakyat Desak Polri Tingkatkan Patroli Di Kawasan Pendidikan Kota Metro

‘.kalau tidak ada sistem yang jelas, akan menimbulkan keresahan masyarakat yang sudah jauh jauh datang membayar pajak, sampai di kantor samsat justru di persulit oleh petugas. karenanya harus ada aturan dan infirmasi yang jelas baik itu dari pihak Dispendanya atau kepolisian”, kata dia.

Ditanya terkait adanya keluhan maayarakat masih adnya pungli yang dilakukan petugas di samsat kalianda, menurut David jika itu memang bisa dibuktikan, bisa di proses secara hukum “sekarangkan ada Tim Saber pungli yang dibentuk pemerintah, laporkan saja kepada mereka”, kata dia.

BACA JUGA:  Tingkatkan Kesejahteraan Petani, Gubernur Arinal Djunaidi Ajak PT. Nestle Indonesia Memetik Biji Kopi Merah

Masalahnya lanjut David, jika pungli ini dilakukan secara Masif dan terstruktur, tentu akan sulit dibuktikan, karena memang sudah terkondisi sedemikian rupa, tinggal sekarang bagaimana kesadaran petugasnya saja, karena mereka sudah tau Konsekuensi kalau pungli itu adalah perbuatan yang haram dimata agama, dan hukum. \

Karena itu, kata dia tinggal ketegasan Kapolresnya saja, kalau memang masyarakat yang membayar pajak itu harus memenuhi persyaratan sebagaimana aturannya, ya harus dijalankan, jangan aturannya masyarakat pemilik kendaraan yang tidak melengkapi dokumen seperti KTP tidak bisa membayar pajak, tapi prakteknya kalau mereka bayar dengan sejumlah uang jadi bisa, ini yang namanya aturan dibuat untuk mendapatkan keuntungan.

BACA JUGA:  Di Lampung Timur, Perang Terhadap Narkoba, Masih Berlanjut

“Sistemnya harus tegas, kalau memang wajib pajak persyaratannya harus ada Identitsa sesui dengan kepemilikan kendaraan ya harus di jalankan, jangan dijadikan celah untuk mendapatkan uang”, kata dia.

David memastikan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan jajaran kepilisian, hal ini sesui nota kesepahaman antara Polri dengan Ombudsman, yang dilakukan pimpinan Polri dan Ombudsmen di pusat.

“tentu akan kita lakukan pengawasan terhadap pelayan publik yang dilakukan aparat kepolisian, tidak hanya dalam hal pengurusan pajak kendaranan, tapi juga dalam hal pembuatan SKCK, Sim dan lain-lain yang menyangkut kepentingan masyarakat”, ujar dia. (Nata)

Baca Artikel Menarik di LV

About admin

Check Also

Bersama Kejari, Pemkab Lamsel Gelar Pesta Rakyat

LAMPUNG1.COM, Lamsel – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan menggelar …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.