Rabu , Januari 26 2022
Home / Ruwa Jurai / Kota Bandar Lampung / Imer Darius Sebut Kemendagri Sarankan Pemprov Lampung Lakukan Pinjaman

Imer Darius Sebut Kemendagri Sarankan Pemprov Lampung Lakukan Pinjaman

LAMPUNG1.COM, Bandar Lampung – Kepada awak media beberapa waktu lalu, Wakil Ketua DPRD Lampung fraksi partai Demokrat Imer Darius menyebut Kementerian Dalam Negeri menyarankan Pemerintah Provinsi Lampung untuk melakukan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp. 1 Triliun untuk pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung.

Namun, hal tersebut dibantah oleh pihak Kementerian Dalam Negeri. Direktur Jendral Keuangan Daerah Kemendagri Drs. Syarifuddin, MM menegaskan, bahwa Kemendagri tidak pernah menawarkan dana pinjaman dari PT SMI kepada Pemerintah Provinsi Lampung.
“Wah gak ada itu! Kami (Kemendagri-red) tidak punya kewenangan untuk menawar-nawarkan kayak calo begitu kepada siapapun, termasuk kepada Provinsi Lampung,” tegasnya kepada awak media di Jakarta, Kamis (22/02/18).

BACA JUGA:  TMMD 110 Bojonegoro, Babinsa Tambakrejo Buat Gebyok

Dalam kesempatan itu, Syarifudin menjelaskan mekanisme pinjaman dana dari PT SMI tidak melibatkan Kemendagri, tapi langsung dari Pemerintah Daerah kepada PT SMI setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Lampung melakukan pinjaman kepada PT SMI untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Lampung, lantaran kurangnya alokasi anggaran untuk infrastruktur akibat penyelenggaraan Pilkada.
“Hari ini kita menindaklanjuti persetujuan DPRD terhadap pinjaman daerah. Kita tahu bahwa dengan adanya pembiayaan Pilkada, konsekuensinya adalah berkurangnya alokasi anggaran kita untuk infrastruktur”, ujar Imer Darius.

BACA JUGA:  Satgas TMMD 110 Bojonegoro Minta Warga Merawat Hasil Pembangunan

Imer mengatakan pijaman dana tersebut merupakan saran dari Kemendagri.
“Pilihannya adalah kemarin kita disarankan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri untuk menggunakan skema pinajaman PT SMI, dan kita adalah yang pertama sejak adanya SMI ini. Kalau kemarin malah disarankan oleh Kementerian Dalam Negeri itu diatas 1 Triliun, karena memang kita bisa minjam sampe 1 sampai 2 Triliun,” ujarnya.

Untuk menghindari adanya kebocoran dana pinjaman ini, Kemendagri mengatakan akan segera berkoordinasi dan meminta BPKP, BPK dan KPK untuk segera memeriksa dan mengawasi secara ketat pada daerah-daerah yang sedang melangsungkan Pilkada Serentak 2018. Agar dana pinjaman pada SMI digunakan sesuai dengan peruntukan infrastruktur. (Red)

Baca Artikel Menarik di LV

About admin

Check Also

Gubernur Arinal : Pembangunan Harus Mengacu RPJMD

LAMPUNG1.COM,Bandar Lampung— Pelaksanaan Pembangunan harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar dapat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.