Selasa , Mei 18 2021
Home / Ruwa Jurai / Lampung Utara / Sekkab Lampura : Rolling Hak Prerogatif Plt Bupati

Sekkab Lampura : Rolling Hak Prerogatif Plt Bupati

LAMPUNG1.COM, Lampung Utara – Sekertaris Kabupaten Lampung Utara (Lampura), Samsir, mengaku menyerahkan sepenuhnya ke Pelaksana tugas (Plt) Bupati Sri Widodo, jika benar adanya surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), perihal pembatalan rolling pejabat di Lampura.

“Jika nantinya memang benar adanya surat dari Kemendagri (tentang pembatalan rolling), itu hak prerogatif Plt. Kalau Plt perintahkan kami untuk adakan pelantikan ulang, maka kami akan laksanakan,” ujar Samsir, usai memberikan arahan kepada sejumlah ASN, di aula Siger Pemkab setempat, Selasa (17/4)

BACA JUGA:  Pjs Gubernur Didik Suprayitno Lantik Lukmansyah Sebagai Pejabat Fungsional BPSDM

Samsir menegaskan, pihaknya juga akan mempelajari terlebih dahulu himbauan Pj Gubernur Lampung, untuk membatalkan mutasi tersebut.”Itukan himbauan kepada Plt. Kami ini ada pimpinan, tinggal menunggu apa perintah dari beliau,”kata Samsir yang juga Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) ini.

Ketika ditanya apakah dirinya telah menerima surat dari Kemendagri, maupun surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tentang rekomendasi pembatalan mutasi, dengan tegas Samsir menjelaskan jika dia belum melihat langsung surat tersebut. “Saya belum lihat itu, kalau surat KASN saya hanya liat di koran dan media sosial Facebook. Tapi surat langsung ke saya tidak ada,” tegasnya.

BACA JUGA:  Turnamen Catur Tingkat Nasional Piala Komandan Puslatpurmar-8 Teluk Ratai Resmi Ditutup

“Memang ada surat yang dimaksud dilayangkan ke Pemkab Lampura, namun surat itu ditujukan ke Plt,” kata dia lagi.

Untuk diketahui, kisruh rotasi 160 pejabat eselon III, IV yang dilakukan Plt Bupati Lampura Sri Widodo, 21 Maret 2018 lalu terus bergulir. Dimana, pelantikan yang merujuk pada Surat Keputusan (SK) Bupati Lampura Nomor 821.22/06/II/38-LU/2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pejabat Eselon III, serta SK Nomor 821.23/07/II/38-LU/2018 bagi pejabat Eselon IV, tersebut dinilai ada prosedur yang dilewati.
Terlebih, sebelumnya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengeluarkan rekomendasi yang memuat pelanggaran dalam sistem mutasi/ promosi/ pencopotan jabatan itu. Kemudian, dikabarkan jika Kemendagri juga membatalkan rolling tersebut. (Azi)

About admin

Check Also

Pengurus Dharma Pertiwi Cabang Cilacap Dikukuhkan

LAMPUNG1.COM, Cilacap – Ketua Dharma Pertiwi Cabang Cilacap Ny. Ninda Andi Afandi memimpin penandatanganan berita …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *