Senin , Februari 22 2021
Home / Peristiwa / BUMDes Akselerasi Perekonomian Desa

BUMDes Akselerasi Perekonomian Desa

LAMPUNG1.COM, Pesawaran – KEMENTERIAN Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menargetkan pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes) di tiap desa sehubungan implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Catatan kementerian itu menyebutkan, dari 74 ribu desa di Indonesia, baru 2 ribu desa (2,7%) yang sudah memiliki BUMDes. Keberadaan BUMDes diharapkan bisa lebih cepat mengakselerasi perekonomian di desa. Badan itu bisa menjalankan usaha ekonomi atau pelayanan umum.

Hasil usahanya dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (lihat Pasal 80 UU Nomor 6 Tahun 2014). BUMDes bisa dikatakan metamorfosis lumbung pangan desa (LPD) yang selama ini hanya menjalankan fungsi tunggal sebagai penyangga pangan (hanya menyimpan padi dan bahan pangan pokok lain). Ke depan, badan itu bisa menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan fungsi dan peran lebih luas.

Dalam konteks itu, tampaknya baitul maal wa tamwil desa (BMTDes) bisa menjadi salah satu model (format) BUMDes. Penelitian yang saya lakukan bersama Ahmad Mardalis tahun 2014 membuktikan bahwa keberadaan LPD selama ini belum bisa memberikan kontribusi signifikan untuk mengatasi kemiskinan (keluarga prasejahtera) di pedesaan.

BACA JUGA:  TNI dan Rakyat Tunjukan Kekompakan di Lokasi Sasaran TMMD

Pasalnya, lumbung hanya difungsikan sebagai penyimpan hasil panen padi guna mengatasi kemungkinan terjadinya anomali iklim, bencana alam, dan rawan pangan transien. Perlu revitalisasi LPD yang mengarah pada perluasan fungsi dan peranan sebagai lembaga cadangan pangan di tingkat desa. Lumbung pangan desa format baru tersebut nantinya bisa berfungsi sebagai lembaga yang memberikan akses permodalan bagi petani atau kelompok tani, memberikan fasilitas simpan pinjam (syariah), pengadaan benih, pupuk dan obat-obatan pertanian, dan mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari masyarakat (petani), oleh dan untuk masyarakat. Peran ganda yang dimainkan BMTDes diharapkan bisa efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di desa serta menjamin kinerja dan produktivitas yang maksimal. Dalam menjalankan fungsinya, BMTDes harus didukung penuh oleh pemerintah desa sebagai pemilik (komisaris).

Pemerintah desa merupakan penyetor modal awal yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Untuk menguatkan kapasitas lembaga dan meningkatkan produktivitas kerja BMTDes, diperlukan dukungan pendanaan yang bersumber dari APBD.

BACA JUGA:  Mantan Ketua PWI Lampung Barat Minta Bupati Pesisir Barat Copot Plt. Kasat Pol PP

Hasil penelitian saya dan Ahmad Mardalis juga merekomendasikan perlunya pengembangan (revitalisasi) kelembagaan lumbung pangan desa menjadi lembaga keuangan mikro syariah (BMTDes) yang bisa menjalankan dua fungsi utama.

Jalinan Kemitraan Pertama; baitul maal (fungsi sosial), yaitu mengelola zakat hasil panen petani, menyimpan cadangan bahan pangan, menyalurkan bansos dari pemerintah, pengadaan bibit unggul, pupuk dan obat-obatan secara gratis, memberikan bantuan permodalan (hibah/qordhul hasan) kepada masyarakat/petani yang termasuk kategori petani atau keluarga kurang mampu.

Kedua; baitul tamwil (fungsi bisnis), yakni pengadaan dan meminjamkan bibit unggul, pupuk dan obat-obatan pertanian dengan sistem bagi hasil (profit sharing) yang tidak memberatkan, mengendalikan harga pangan pascapenen.

Selain itu, menjadi pusat penjualan hasil panen produk pertanian, memberikan pinjaman modal dengan bagi hasil yang sangat ringan dan menyediakan fasilitas tabungan baik berupa simpan bahan pangan (hasil produk pertanian) maupun uang tunai (deposit).

BACA JUGA:  Mahmudin Bantu TNI Potong Kayu Dengan Senso

Dalam menjalankan fungsi sosial (baitul maal) terutama mengelola penerimaan dan penyaluran ZIS, BMTDes bisa menghimpun dana dari para wajib zakat (muzakki) dan petani pemilik lahan yang sudah wajib berzakat hasil panen. Dalam hal ini, masyarakat golongan kaya bisa menyalurkan ZIS mereka melalui BMTDes yang selanjutnya menyalurkannya kepada mayarakat dan atau rumah tangga petani yang termasuk kategori rentan pangan, kurang pangan, dan rawan pangan.

Penyaluran dana ZIS kepada masyarakat kurang mampu, tidak hanya untuk kebutuhan pokok (konsumtif) tapi juga bantuan permodalan produktif, bantuan bibit unggul, serta pupuk dan obat-obatan pertanian. Dalam kaitan itu, diperlukan peran strategis BMTDes untuk memberdayakan masyarakat di sekitar lembaganya.

Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan melalui jalinan kemitraan dengan Dinas Pertanian untuk menyediakan penyuluh pertanian. BMTDes juga bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi dan atau konsultan bisnis pertanian guna mengembangkan petani biasa menjadi petani wirausahawan atau agripreneur. (Sumber: Suara Merdeka, 22 Januari 2015).

Tentang penulis:
Imron Rosyadi MSi, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).(Agung)

About admin

Check Also

Ada Kegiatan TMMD di Desanya, Mursini dan Kadir Senang

LAMPUNG1.COM, Bojonegoro – Warga Desa Jatimulyo dan Ngrancang, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, merasa senang dan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *