Rabu , Februari 24 2021
Home / Ruwa Jurai / Kota Bandar Lampung / Ini Kata Pakar Hukum Agraria Tentang Groundkaart Yang diklaim PT. KAI
DR. Kurnia Warman, SH, M.Hum, Pakar hukum agraria dari Universitas Andalas, Padang,

Ini Kata Pakar Hukum Agraria Tentang Groundkaart Yang diklaim PT. KAI

LAMPUNG1.COM, Bandar Lampung – Permasalahan lahan Groundkaart Belanda 1913 yang diklaim PT. KAI sebagai asetnya saat ini konflik dengan masyarakat yang telah menempati lebih dari 3 generasi.

Hal tersebut semakin memperjelas posisi dan kedudukan sebenarnya Groundkaart dalam sistem administrasi pertanahan di republik ini khususnya di Lampung.

Terkait hal tersebut, Dr. Kurnia Warman, SH, M.Hum, ahli hukum agraria dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, sebagai narasumber yang diundang menjadi pembicara dalam Fokus Group Diskusi Badan Akuntabilitas Publik DPD RI beberapa waktu lalu, menyebutkan, Pada saat konversi hak-hak barat menuju nasionalisasi di tahun 1960-an, pendaftaran tanah memerlukan data yuridis (dasar hukum penguasaan) dan data fisik (gambar situasi seperti groondkaart) penguasaan tanah tersebut untuk dipindahkan ke Buku Tanah dan Sertifikat Tanah-nya sesuai kewenangan instansi pemerintah yang bersangkutan.

BACA JUGA:  Honorer Pemkab Pesawaran Tiga Bulan Belum Terima Gaji

“Sesuai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) no. 5/1960 diberikan batas waktu 20 tahun untuk mendaftarkan lahan-lahan yg berasal dari hak barat (eigendom, erpacht dan opstal). Dalam kajian kami, lahan-lahan yang tergolong groundkaart tidak didaftarkan ke BPN, sehingga dengan demikian groundkaart menjadi tanah negara bebas, yang jika orang-seorang mendaftarkan tanah tersebut BPN tidak bisa menolaknya.” jelas Kurnia Warman.
Berkenaan dengan pernyataan ahli hukum agraria dari Universitas Andalas tersebut, Anggota DPD RI, Andi Surya, menegaskan; Pernyataan Dr. Kurnia Warman ini tentu memberi pandangan yang kuat kepada kita bahwa PT. KAI sebaiknya mengurus saja lahan-lahan kereta api yang sudah jelas termaktub dalam UU Perkeretaapian no. 23/2007 yaitu 6 meter kiri dan kanan rel KAI.

BACA JUGA:  Kantor Polres Tuba Semakin Elit

“Tidak usah merepotkan diri mengklaim lahan groundkaart yang tidak jelas kedudukan hukum dan administrasinya. Perbaiki manajemen perkeretaapian, tingkatkan pelayanan kepada penumpang dan upayakan investasi lokomotif dan gerbong-gerbong yang lebih modern, ini lebih baik untuk manajemen PT. KAI,” tegas Andi Surya.(Red)

About admin

Check Also

Polsek Pekalongan Bongkar Aksi Tipu-Gelap Modus Rental Mobil

LAMPUNG1.COM, Pihak Kepolisian Polsek Pekalongan, Lampung Timur, membongkar aksi kejahatan penipuan dan penggelapan, dengan modus …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *