Selasa , Februari 23 2021
Home / Peristiwa / Komisi 1 Periksa Desa Tanjung Kerta Pesawaran

Komisi 1 Periksa Desa Tanjung Kerta Pesawaran

LAMPUNG1.COM, Pesawaran – Komisi 1 DPRD Pesawaran yang di ketuai Yusak, SH.,MH. beserta anggota dan turut serta aparatur dari Inspektorat akhirnya turun ke desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Senin (20/08/2018).

Setelah beberapa waktu lalu terjadinya aksi damai masyarakat Tanjung Kerta yang meluruh ke gedung dewan, akhirnya memaksa anggota dewan dan inspektorat turun kedesa dalam rangka pemeriksaan dugaan penggelapan yang dirangkum dalam 13 item yang dilaporan masyarakat desa Tanjung Kerta ke komisi 1.

Rincian 13 item tersebut adalah :
1. Penggelapan operasional Perkantoran pembelian genset, infokus dan meja sofa
2. Penggelapan kegiatan Hut RI Tahun 2017
3. Penggelapan dana pemberdayaan kegiatan adat dan budaya
4. Penggelapan dana gotong royong
5. Penggelapan dana pemberdayaan pembelian bibit lele
6. Penggelapan dana bantuan pupuk dan obat-obatan untuk kelompok tani
7. Pengurangan insentif hansip
8. Tidak transparan nya pengelolaan BUMDes
9. Penggelapan dana pelatihan peningkatan Kerja bina usaha karang taruna
10. Penggelapan dana pembelian koran
11. Penggelapan seragam pencak khakot dan peralatan pencak khakot
12. Penggelapan dana bantuan sarana ibadah
13. Tidak pernah membuat papan informasi kegiatan pembangunan desa.

BACA JUGA:  Gubernur Arinal Sampaikan Apresiasi atas Dipercayainya Provinsi Lampung Menggelar Kegiatan Nasional Latihan Marpolex 2020

Pada kesempatan itu kepala desa Tanjung Kerta Azhari Siha hanya menguraikan beberapa item saja, hal yang diuraikan hanya tentang yang ditanyakan saja kepadanya dari anggota dewan.

Salah satunya terkait anggaran BUMDes, dimana saat itu juga dijelaskan oleh Helmi yaitu sebagai bendahara BUMDes Tanjung Kerta bahwa dibuat usaha mesin bajak yang menghabiskan anggaran Rp. 44.500.000, dimana saat pembelian mesin bajak pada tahun 2017.

BACA JUGA:  Ketua Umum BNM RI Bersama Sekjen dan Bendahara Umum Lakukan Bincang Santai Terkait Pemberantasan Narkoba

Namun Aspari warga desa yang ikut dalam pertemuan tersebut menyelah bahwa mesin bajak itu hanya menghabiskan dana 20 juta saja.

Dari keterangan kepala desa ashari bahwa BUMDes sudah pernah diperiksa inspektorat dan hasilnya tidak ada masalah, “semua sudah diperiksa inspektorat dan sesuai SPJ dan APBDes nya” tegas ashari.

Untuk itu anggota dewan masih akan rapat untuk langkah berikutnya.(Agung)

About admin

Check Also

DPRD Lampura Gelar Paripurna Pembentukan Perda Tahun 2021

LAMPUNG1.COM, Lampung Utara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara gelar rapat paripurna …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *