Kamis , Februari 25 2021
Home / Ruwa Jurai / Pesawaran / Pasca OTT Disdikbud, Pemda Pesawaran Gelar Sosialisasi Pencegahan Pungli

Pasca OTT Disdikbud, Pemda Pesawaran Gelar Sosialisasi Pencegahan Pungli

LAMPUNG1.COM, Pesawaran – Pasca OTT pungli Disdikbud Pesawaran yang dilakukan Polda Lampung, Rabu lalu, Pemerintah Daerah Pesawaran menggelar Sosialisasi Penyuluhan Pencegahan Pungli, diruang rapat Aula Komplek Pemda Pesawaran, (30/8/2018).

Sosialisasi ini dihadiri Inspektur Kabupaten Pesawaran Chabrasman, ST, Iptu Tejo mewakili Polres Pesawaran dan diikuti peserta dari jajaran OPD, pejabat Eselon III dan Eselon IV dilingkungan Pemerintah Kebupaten Pesawaran.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Tim Saber Pungli merupakan salah satu bagian kebijakan pemerintah dalam melaksanakan reformasi dibidang hukum sebagai bentuk upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur, dan adil, guna mewujudkan penegakan hukum.

BACA JUGA:  Main Judi Kartu, 4 Warga Dibawa Ke Kantor Polisi.

Chabrasman yang mewakili Bupati Pesawaran, mengatakan sosialisasi ini dilaksanakan agar dapat memberikan kesadaran yang tinggi terhadap aparatur pemerintahan untuk selalu berlaku jujur dalam bekerja serta berpedoman pada aturan yang berlaku.

“Bagian terpenting sebagai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas agar tidak bermain-main dalam hal pungutan liar,” ujar .

Chabrasman berharap OTT dapat menimbulkan efek jera, dapat merubah pola pikir dan budaya pungli pada unsur Birokrasi. Dalam kesempatan ini juga, Iptu Tejo berharap kepada seluruh instansi yang melakukan pelayanan masyarakat supaya menghindari pungutan-pungutan yang melanggar aturan.

BACA JUGA:  Keliling Kampung, Dandim dan Istri Bagi-Bagi Sembako

Untuk Ketentuan Hukum, Iptu Tejo menjelaskan, dipakai Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 11 bagi penyelenggaraan negara menerima hadiah/janji atas kekuasaan/kewenangan, pidana penjara paling singkat 1 tahun denda paling sedikit Rp. 50 juta.

Pasal 12B bagi Penyelenggara Negara menerima gratifikasi, pidana penjara seumur hidup/paling singkat 4 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200juta.

BACA JUGA:  Di Lokasi TMMD Reguler Banyumas, TNI dan Masyarakat Seperti Semut

Pasal 12e bagi Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri, pidana penjara paling lama 3 tahun denda paling banyak Rp. 150 juta. (Agung)

About admin

Check Also

Pra TMMD, Dandim 0703/Cilacap Meninjau Lokasi TMMD di Desa Karangkemiri

LAMPUNG1.COM,¬†Cilacap – Sebelum pelaksanaan program kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I dibuka, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *