Minggu , Februari 21 2021
Home / Ruwa Jurai / Lampung Barat / Dugaan Fee Proyek, Oknum DPRD Lambar Terima Aliran Dak

Dugaan Fee Proyek, Oknum DPRD Lambar Terima Aliran Dak

LAMPUNG1.COM, Lampung Barat – Kasi sarana dan prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat Ardiansyah Fikri mengatakan jika dana afirmasi pendidikan (Dak) dan bansos itu tidak boleh dipihak ketigakan, tentunya hal ini bertolak belakang dengan pengakuan Kepala SDN Gunung Ratu Sukardi yang menyebut salah satu oknum DPRD Lambar yang menjadi Rekanan alias Pihak ke III. Perihal ini diungkapnya kepada Kantor berita Lampung1.com pada Jum’at (7/9).

Ardiansyah juga membantah bahwa dirinya telah menerima sejumlah aliran dana alias uang setoran (fee proyek).

“saya bantah jika ada setoran yang diterima oleh saya”, ucapnya.

Lantas bagaimana dengan kelanjutan Proyek Rumah Dinas SDN Gunung Ratu, pihaknya menerangkan jika proyek tersebut baru tahap pertama, pada 23 Agustus 2018 mulai diproses dan dikirim dari pusat ke PPKAD Lambar dan KPPN Liwa untuk segera dapat dicairkan oleh pihak sekolah penerima rumah dinas, pihaknya mengaku jika tupoksinya hanya melakukan fasilitator, mediator, dan hanya monitoring, serta mengimbau pekerjaan itu dikerjakan sesuai gambar dan RAP.

BACA JUGA:  Diapresiasi Pembagian Sembako Dari Satgas TMMD

“Persoalan pekerjaan itu dipihak ke III kan, didinas itu tidak ada yang pasti itu harus di swakelolakan”, ucapnya.

Kendati tupoksi Dinas Pendidikan Lampung Barat hanya melakukan monitoring, fasilitator dan mediator namun kehadirannya dilapangan dibantah oleh pihak SDN Gunung Ratu hingga proyek tersebut sempat mangkrak, bahkan mangkraknya rumah dinas ditengarai lantaran uang Dak mengalir kepihak ketiga yang peruntukannya tidak sesuai kebutuhan pembangunan.

BACA JUGA:  Ahmad Suharyo Berpeluang Menjadi Sekda Tuba (?)

“tidak ada teguran dari dinas, yang pasti proyek ini harus selesai, meski tidak sesuai waktu 120 hari”, ucap Sukardi.

Pernyataan Kepala SD Negeri Gunung Ratu yang mengungkapkan bahwa Dinas Pendidikan belum pernah melihat dan turun kelapangan melihat proses pembangunan tersebut, serta jika adanya oknum DPRD yang menggarap dan menjadi pihak ketiga, dibantah pula oleh Ardiansyah Vikri

“silahkan saja yang tentunya itu merupakan tanggungjawab kepala sekolah baginya yang jelas pekerjaan itu harus selesai dan sesuai aturan RAP dan gambar”, ucap Kasi Sarpras tersebut.

BACA JUGA:  Kejari Blambangan Umpu Resmi Tahan Kakam Juku Batu Firamli

Diberitakan sebelumnya, panitia pembangunan sekolah tidak berdaya melanjutkan pembangunan rumah dinas itu karena uang yang dikelolanya hanya senilai Rp. 5 Juta, sehingga proyek itu mangkrak, ditambah keterangan kepala sekolah menyebut bahwa dana Dak untuk pembangunan rumah dinas 2018 juga mengalir ke oknum DPRD Lambar.

Lantas dimana fungsi monitoring, fasilitator dan mediator Dinas Pendidikan ?? hingga di SDN Gunung Ratu seolah ada ruang bagi oknum DPRD mengeruk uang dana pembangunan rumah dinas dengan dalih Pihak Ke III. (Sumarlin)

About admin

Check Also

Di Way Kanan Ayah Tiri Cabuli Anak di Bawah Umur, Dibekuk Polisi.

LAMPUNG1.COM,Way Kanan — Sungguh bejat perlakuan seorang pria dikabupaten Way Kanan tega mencabuli anak tiri …

One comment

  1. Monitor: ada yang ganggu nggk proyeknya.
    Fasilitator: tutupi anggota DPrd garuk uang proyek dak
    Mediator:jadi penengah klo kepsek tak mau kasih proyek.

    Atau ada penjelasan lain?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *