LAMPUNG1COM, Pesawaran – Komisi 4 DPRD Pesawaran yang diwakilkan ketuanya Harto Susanto, SE. Meminta untuk segera menuntaskan kasus dugaan pungli yang terjadi di dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Pesawaran, Senin (3/9/2018).
Komisi 4 menyoroti kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap masalah pendidikan sehingga terjadi pungli disekolah, sedangkan pendidikan merupakan salah satu jenis layanan dasar yang wajib diberikan oleh negara.
“Apabila permasalahan pungli di dinas pendidikan tidak bisa diambil tindakan tegas, pungli menjadi hal yang lumrah atau biasa. Artinya jika pungli menjadi hal yang biasa dan tidak pernah terselesaikan maka akan memgambat pembangunan dan akan merugikan keuangan negara, kapan kita akan maju dalam dunia pendidikan,” imbuhnya.
Menurut Harto dengan adanya dugaan kasus pungli di dinas pendidikan yang sering dilakukan oleh pihak aparatur sekolah baik dari kepala sekolah atau guru, menimbulkan citra yang buruk dan mencoreng nama daerah kabupaten pesawaran yang selalu ingin menjaga visi dan misi pembangunan dengan dasar good and clean goverment.
“Seharusnya insan pendidik lebih mengutamakan etika dan moral, dalam segala tindak tanduknya, bukan memberi contoh yang buruk, karena efek pendidik akan terus tersampaikan sampai generasi yang akan datang”, ujarnya.
Untuk itu ketua komisi 4 Harto yang mengurusi masalah pendidikan, berharap agar pimpinan di dinas pendidikan dapat mengarahkan bawahannya agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dan melanggar hukum, serta dapat memilih jajarannya untuk memimpin sekolah yang arif dan taat terhadap peraturan yang berlaku.
Dirinya meminta untuk merestrukturisasi jabatan yang ada di dinas pendidikan agar memilih kepala sekolah atau guru yang mampu bekerja dengan baik dan bukan hanya sekedar menempatkan orang yang ditunjuk hanya untuk kepentingan pimpinan atau penguasa saja. (Agung)