Rabu , Februari 24 2021
Home / Peristiwa / Mualim Taher : Turut Bela Sungkawa atas OTT Diskdikbud Pesawaran
Mualim Taher Tokoh Panitia Pendiri Kabupaten Pesawaran

Mualim Taher : Turut Bela Sungkawa atas OTT Diskdikbud Pesawaran

Pesawaran – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Dirkrimsus Polda Lampung terhadap pada Selasa (28/08/2018) lalu.

Dikutip dari situs resmi Polda Lampung, Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung AKBP Eko Sudaryanto menuturkan, kedua pejabat yang diamankan tersebut yakni Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran inisial CA dan Kepala Sekolah SMPN 4 Padang Cermin, Pesawaran inisial ZK. “Saat ini keduanya masih diperiksa sebagai saksi atas dugaan pungli terkait dengan pengadaan laptop di tujuh SMP,” sebutnya.

Ia meneruskan, pengadaan laptop tersebut menggunakan anggaran APBD tahun 2018. namun sebelum Laptop tersebut disalurkan, sekolah harus membayar uang Rp 6 juta.

Eko menyebutkan, dari tujuh kepala sekolah SMPN yang diminta baru lima yang menyetor.

“Jadi jumlah yang diterima oleh mereka baru Rp 30 juta bukan Rp 100 juta sebagaimana informasi yang berkembang) dan itu jumlah uang yang kami amankan sebagai bukti,” ujarnya.

Selain memeriksa kedua pejabat tersebut, pihaknya juga memeriksa lima saksi lain yakni, kepala sekolah yang telah menyetor uang. Sementara, saksi dari kepala sekolah SMPN 4 perannya sebatas pengkoordinir pemungutan uang, rencananya uang tersebut akan diserahkan kepada salah seorang pejabat yang saat ini masih kami dalami,” tandasnya.

BACA JUGA:  Meriahkan HUT Ke-74 RI, Desa Sukajaya Lempasing Gelar Lomba Kebersihan Antar Dusun

Hal senada diungkapkan Sekretaris Kabupaten Pesawaran Kusuma Dewangsa. menurutnya pelaku pungutan liar itu adalah oknum. Ia memastikan bahwa pungli tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Pemda Pesawaran.

“Kepala daerah selalu berpesan agar dapat mewujudkan pemerintahan yang good goverment, bertanggungjawab dan melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Makanya ini, adalah oknum yang memanfaatkan kesempatan,” ujar Sekda.

Ia pun menyerahkan penyelesaian kasus ini sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Meski begitu, ia berharap dalam prosesnya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Mualin Taher sebagai tokoh masyarakat yang juga turut dalam panitia pembentukan kabupaten Pesawaran, mengucapkan bela sungkawa mengecam keras

“Pungli di Pesawaran kan sudah lama berjalan. Tapi kenapa tim saberpungli kita seakan-akan tidak mengetahui. Sifatnya terstruktur dan terorganisir dari hulu sampai ke hilir ikut bermain. Jadi bentuknya berjemaah. Jadi kalau pejabat di Pesawaran ada yg mengatakan prihatin saya agak heran itu. Jangan prihatin lah, tali berbela sungkawa.” ungkapnya.

BACA JUGA:  Wakapolda Lampung Tinjau Kantor Sementara Polres Pringsewu

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, layanan pendidikan terbagi menjadi ke dalam wewenang Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah yang mencakup propinsi maupun kabupaten/kota.

Minimnya pemahaman pihak sekolah mengenai ‘aturan main’ pengeloaan pendanaan pendidikan menjadi faktor dominan terjadinya pungutan liar.

Sehingga, terdapat jaminan bahwa pendidikan dasar dan menengah menjadi pendidikan wajib dan ditanggung Pemerintah, melalui standar pelayanan dari pemerintah.

Di lapangan, standar pendidikan ini berubah tiap tahun mengikuti tingkat kemahalan di setiap daerah. Pada sisi lain, terdapat tuntutan dari pihak orang tua yang menghendaki layanan pendidikan dengan standar yang lebih baik.
Celahnya, teman-teman di sekolah tidak paham aturan mainnya, padahal tiap sekolah pasti mempunyai keinginan memajukan sekolah. Tapi, keinginan tersebut tidak dipayungi hukum untuk membeli ini dan itu.

BACA JUGA:  Anak Kos Nekat Pesta Narkoba & Mesum Di Kota Pendidikan Metro.

Akibatnya, terdapat sumbangan atau penarikan dana dari pihak-pihak lain. “Ini bentuk penyimpangan yang tidak sadar, mengambil kebijakan untuk membiayai peralatan dari anggaran daerah untuk memenuhi standar minimal pendidikan,” jelas Mualim.

Dalam Undang-undang Bagian Kelima Larangan Pasal 181 d. Melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung atau tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanan Pendidikan, mengatur sumber biaya satuan pendidikan dasar dan menengah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sumbangan, dan sumber lain yang sah.

Dengan dasar itulah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 juga masih mematok masyarakat untuk ikut mendanai pendidikan dengan ketentuan harus didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan transparan serta dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana diuraikan pada bab V pasal 50, pasal 51 dan pasal 52.(Agung)

About admin

Check Also

Tiyuh Panaragan Jaya Utama Diresmian Sebagai Kampung Tangguh Nusantara

Lampung1.com Tubaba:Dalam rangka peresmian Tiyuh Panaragan Jaya Utama Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *