Kamis , Februari 18 2021
Home / Ruwa Jurai / Kota Bandar Lampung / Yuli Indrawati : Kelalaian Adminstrasi Pangkal Kekisruhan Asset PT.KAI
Yuli Indrawati, SH, LL.M, dosen Fakultas Hukum Agraria Universitas Indonesia

Yuli Indrawati : Kelalaian Adminstrasi Pangkal Kekisruhan Asset PT.KAI

LAMPUNG1.COM – Konflik lahan antara warga dengan PT. KAI telah menjalar kemana-mana, bukan hanya di Lampung, tetapi juga provinsi lain seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja dan Jawa Timur.

Menanggapi kasus tersebut, Andi Surya megatakan, bermula dari perilaku PT. KAI yang seolah-olah haus akan lahan di bantaran rel KA, padahal terkait dengan lahan rel KA sudah diatur dan dibatasi dalam Undang-Undang Pokok Agraria no. 5/1960 dan Undang-Undang Perkeretaapian no. 23/2007.

Berakitan dengan hal tersebut, Badan Akuntabilitas Publik beberapa waktu lalu membuat fokus group diskusi, salah satu narasumber yang berbicara dalam FGD tersebut adalah Yuli Indrawati, SH, LL.M, dosen Fakultas Hukum Agraria Universitas Indonesia.

BACA JUGA:  KPU sosialisasi pilkada di Lapas Way Kanan, 126 Napi punya hak pilih dan tetap Harus menerapkan Protokol Kesehatan

Pada kesempatan tersebut Yuli Indrawati menyampaikan hasil penelitian pihaknya tentang kekisruhan asset PT. KAI berawal dari kelalaian administrasi.

“Pihak Kementerian Perhubungan tidak mengeluarkan surat kementerian yang menyebutkan secara spesifik menyerahkan lahan kepada PT. KAI sebagai penyertaan modal atau penambahan modal, kalau pun ada itu harus dibuat dalam bentuk Peraturan Menteri tentang penyerahan dan menyertaan asset, demikian juga tidak ada laporan atau surat yang ditujukan kepada Kementerian keuangan dalam hal administrasi lahan kereta api sehingga sama sekali tidak tercatat dalam kekayaan negara.” Terangnya.

BACA JUGA:  Kodim 0410/KBL Laksanakan Pembuatan Poskamling di Lokasi TMMD 109

Mengingat masalah tersebut telah berdampak luas lanjut Yuli Indrawati, dalam rangka melindungi kepentingan umum dan kepentingan nasional, Presiden Republik Indonesia sebaiknya menetapkan keputusan strategis dan penting agar warga masyarakat tidak dirugikan dan PT Kereta Api Indonesia dapat memberikan penghormatan yang layak dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan harkat martabat kemanusiannya.” Tutup Yuli Indrawati.

Menyambut keterangan Yuli Indrawati ini, Andi Surya, berpandangan, Kekisruhan administrasi pertanahan PT. KAI seperti yang disampaikan narasumber sebenarnya bisa diselesaikan jika PT. KAI mau mengikuti aturan Undang-Undang Perkeretaapian no. 23/2007 yang menyebutkan bahwa wilayah operasional PT. KAI adalah 6 meter kiri dan kanan rel KA.

BACA JUGA:  Doa Bersama Demi Kesuksesan TMMD 108 di Desa Ngepoh

“Jadi PT. KAI tidak usah lagi bermimpi untuk memiliki lahan berdasar GroundKaart Belanda 1913, karena begitu UU Pokok Agraria no. 5/1970 dan UU Perkeretaapian no. 23/2007 terbit maka seluruh produk hukum terkait groundkaart menjasi batal, dengan demikian grounkaart bukan merupakan alas hak kepemilikan PT. KAI,” tegas Andi Surya.(Red)

About admin

Check Also

Empat Pelaku Perjudian Jenis Togel Ditangkap

LAMPUNG1.COM, Tanggamus – Polsek Semaka Polres Tanggamus menangkap empat pelaku perjudian jenis toto gelap (Togel) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *