Rabu , April 14 2021
Home / hukum / AKBP Doni Wahyudi Akan Usut Tuntas  Kasus BOK Dinkes Pesisir Barat

AKBP Doni Wahyudi Akan Usut Tuntas  Kasus BOK Dinkes Pesisir Barat

LAMPUNG1.COM, Lampung Barat – Kapolres Lampung Barat (Lambar) AKBP Doni Wahyudi berjanji akan mengusut indikasi penyalahgunaan wewenang dan anggaran Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan (Dinkes) Pesisir Barat (Pesibar) 2017 yang kini tengah dalam penyelidikan pihak Polres Lampung Barat.

Hal tersebut diungkapkan AKBP Doni Wahyudi sesuasai serah terima jabatan, senin (29/10/2018).

Kapolres mengatakan, akan mengusut namun pihaknya meminta waktu kepada publik, dikarenakan dirinya baru saja bertugas di Polres Lampung Barat dan belum menerima laporan dari kasat Reskrim Polres setempat.

“Akan diusut, kalau memang indikasinya melanggar pasti diteruskan. Saya belum liat berkasnya. Kasat reskrim belum laporan beri kami waktu,” ujar mantan kapolres Waykanan ini usai temu pamit dengan pendahulunya AKBP  Tri Suhartanto, Senin (29/10/2018).

BACA JUGA:  Peratin Kota Besi Gelar Lomba Sambut HUT Kemerdekaan RI

Sementara, mantan Kapolres Lambar Tri Suhartanto, menyebut jika Indikasi penyalahgunaan wewenang dan anggaran Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan (Dinkes) Pesisir Barat (Pesibar) 2017 selama ini tetap ditangani.

Namun, karena dirinya dipromosikan di Polda Lampung, pengusutan diserahkan kepada kapolres yang baru.

“Selama ini tetap ditangani. Selanjutnya segala sesuatu diserahkan ya kepada kapolres yang baru,” kata AKBP Tri Suhartanto.

Diketahui, Unit Tipikor Satreskrim Polres Lambar telah melayangkan surat pemangilan klarifikasi terhadap oknum yang disinyalir mengetahui dugaan itu.

Dalam surat undangan klarifikasi tertanggal 26 April 2017 itu Unit III Tipikor Satreskrim Polres Lambar tengah melangsungkan penyelidikan dugaan adanya tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dan anggaran terhadap BOK Diskes Pesibar 2017.

BACA JUGA:  Cooking Master Semarak Indosiar 2019 Goes To Lampung

Sebelumnya, Dinkes Pesibar diduga melakukan pemotongan BOK disetiap UPT puskesmas yang ada di Tahun anggaran 2017.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun bahwa pemotongan BOK tersebut digunakan dengan alasan untuk dana saving didinkes seperti untuk pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Pemotongan dilakukan melalui salah satu kabid pada dinkes setempat.

“Iya informasi dari staf saya sebelumnya memang mengenai pemotongan BOK tersebut terlebih dahulu semua puskesmas dirapatkan oleh dinkes,” kata sumber yang bisa dipertanggungjawabkan yang enggan disebutkan identitasnya, Kamis (19/4).

BACA JUGA:  Busroni Pimpin Paripurna PAW Joko Kuncoro

Dijelaskan, dugaan pemotongan dana BOK tersebut sekitar 30 persen dari plafon Rp500 juta. sedangkan dana yang di kelola di puskesmas sekitar Rp300 juta lebih. “Pemotongan mulai dilakukan sekitar November 2017,” jelasnya.

Ditempat terpisah, kepala Dinkes Pesisir Barat, Bambang Purwanto, menjelaskan bahwa tidak membenarkan adanya dugaan pemotongan dana BOK disetiap Puskesmas se-Pesibar sebesar 30 persen. Pihaknya siap bertanggungjawab terkait dengan persoalan itu, karena memang tidak benar.

“Saya siap memberikan keterangan bagi siapapun memberi informasi adanya dugaan pemotongan tersebut.  Silahkan yang memberi informasi itu bawa ke kantor Dinas Kesehatan,” singkatnya. (Agus Salim/Sumarlin)

About admin

Check Also

Hasan Basri Maju Pada Pilkakam Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu Dengan No urut 04

Lampung1.Com Way Kanan — Calon kepala kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Hasan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *