Jumat , April 16 2021
Home / Ruwa Jurai / Pringsewu / Diduga Kepala Pekon Panutan Non Aktif Cairkan Dana Desa

Diduga Kepala Pekon Panutan Non Aktif Cairkan Dana Desa

LAMPUNG1.COM, Pringsewu – Transparansi realisasi penggunaan Program Dana Desa haruslah dilaksanakan oleh aparat pekon/desa agar masyarakat bisa secara langsung memantau kemana dan untuk apa saja dana yang dikucurkan oleh Pemerintah.

Hal tersebut fungsinya adalah untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana, kecurigaan publik serta untuk tercapainya pembangunan secara merata.

Program Dana Desa adalah untuk kesejahteraan warga, mendorong pembangunan infrastruktur, meningkatkan sumber daya manusia atau meningkatkan perekonomian serta jenis pemberdayaan lainnya, dengan demikian ketransparasian atau keterbukaan penggunaannya wajib dilakukan.

Merujuk pada UU No. 6 Tahun 2014 Dana Desa diperuntukan empat pelaksanaan antaralain penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang yang terdiri dari 16 bab dan 122 pasal ini memberlakukan implikasi hukum bagi aktor-aktor pengelolanya, akan tetapi berbeda dengan apa yang ada di lapangan dalam penggunaan dana desa seperti halnya yang terjadi di desa/pekon Panutan kecamatan Pagelaran kabupaten Pringsewu.

BACA JUGA:  Sawah Lamtim Diserang Hama, Warga Sampaikan Keluhan ke Arinal

Seperti yang di ungkapkan SG selaku Pelaksana tugas (Plt) pekon Panutan saat dikofirmasi awak media dikediamanya, Rabu (03/10/2018) mengatakan, adanya dugaan pengunaanan dan pencairan dana desa tidak transparan, adanya permaianan dalam pelasaknaannya dan  tidak sesuai mekanisme, pasalnya HY kepala Pekon yang saat ini sudah cuti sewaktu menjabat pun diduga tidak transparan, bahkan  saat ini bersetatus non aktip/cuti diduga bisa mencairkan dana desa tahap dua.

BACA JUGA:  Paska TMMD Reg 109 Karanganyar Bersama Warga Desa Jatiwarno

“Sesuai peraturan daerah no 10 tahun 2015 dan berdasarkan surat keputusan bupati Pringsewu nomor B.363/KPTS/U02/20I8, selama melaksanakan cuti calon kepala pekon di bebas tugaskan dalam melaksanakan tugas dan kewjiban dan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban di tunjuk pelaksana tugas sekretaris desa/pekon dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dari bupati Pringsewu, selama masa cuti kepala desa/pekon dilarang mencairkan Dana Desa (DD) dan ADP dan mengunakan, akan tetapi kenapa sudah cuti kepala pekon (HY) diduga bisa mencairkan dana desa tahap dua” terangnya.

“Untuk pencairan dana desa baik tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 saya tidak mau ikut campur seperti pencairan tahap 2 kalau tidak percaya lihat saja di rekening Bank Lampung tanda tangan kepala pekon dan bendahara untuk pencairanya” bebernya.

BACA JUGA:  Dansatgas TMMD Reguler Pekalongan Paparkan Hasil Pembangunan Untuk Diserahkan Kepada Bupati

untuk dana tahap 2 lanjutnya, uang sudah habis, bahkan untuk pembayaran material pembangunan drainase dan TPT harus meminjam dari dana siltap dan tunjangan aparat pekon ,yang jadi pertanyaan kemana dana tahap 2.

“sedangkan saya selaku pelaksana tugas (plt) kakon panutan,yang diangkat berdasarkan SK bupati tidak pernah mencairkan dana desa tahap 2 sehingga ada dugaan kakon menyalahi kewenganan sesuai peraturan Bupati”pungkasnya. (Adi)

About admin

Check Also

Dr.Zam Zanariah Jalin Silaturahmi Dengan Awak Media Lakukan Buka Puasa Bersama

Lampung1.com,Balam,Dalam rangka merajut  silaturohmi dengan awak media,Dr.zam zanariah  melakukan buka puasa bersama di cafe ‘Rii’s’ …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *