Senin , Februari 22 2021
Home / Ruwa Jurai / DPRD Tanggamus Setujui Perampingan OPD dari 37 menjadi 28 OPD

DPRD Tanggamus Setujui Perampingan OPD dari 37 menjadi 28 OPD

LAMPUNG1.COM,Tanggamus – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanggamus menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Persetujuan DPRD dan Pendapat akhir bupati atas ranperda perubahan atas perda No 08 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perankat Daerah Kabupaten Tanggamus yang Kamis (11/10/2018).

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan itu, dewan menyetujui adanya perampingan OPD dari 37 menjadi 28 OPD.

Ada sembilan OPD yang hilang seperti Dinas Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,Dinas Tanaman Pangan, Dinas Perdagangan, Badan Penelitian dan Pengembangan , Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Dinas Peternakan Perkebunan.

BACA JUGA:  Ketua DPRD Kota Metro : "Musrenbang Harus Fokus Pada Kepentingan Rakyat"

“OPD baru hasil penggabungan yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pangan dan Pertanian. Lalu Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan. Kemudian untuk badan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan serta Badan Pengelolaan Keuangan Daerah,”kata Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah, DPRD Tanggamus, Yulistina.

Sementara, Wakil Bupati Tanggamus Hi. A. M Syafii dalam pendapat akhirnya mewakili Bupati Tanggamus Hj.Dewi Handajani mengatakan bahwa perampingan OPD dalam rangka mewujudkan Perangkat Daerah
yang berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja dan fleksibel maka perlu dilakukan penyesuaian Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus.

BACA JUGA:  Petani Dapat Meningkatkan Hasil Panen Dengan Jembatan Baru

Adapun dasar perubahan OPD mengacu pada pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 yang berbunyi “Paraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali paling lama dua tahun sejak diundangkan”.
Hasil evaluasi kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Kemudian,merujuk hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2015-2017 Kabupaten tanggamus memperoleh predikat CC.Dimana penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerja

BACA JUGA:  Sungguh Miris Infrastruktur Jalan Tak Terurus

“Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Tanggamus masih belum berjalan dengan baik dan perlu dilakukan perbaikan lebih Ianjut.Oleh karenanya salah satu cara untuk memperbaiki hal tersebut melalui perangkat daerah. perampingan kelembagaan, “kata Syafii.

Mengakhiri sambutannya, Syafii menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang te|ah bersedia melaksanakan pengkajian dan pembahasan secara obyektif dan mendalam, terhadap Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 08 Tahun 2016 yang kami ajukan, sehingga pada hari ini dapat disetujui bersama.(Adi)

About admin

Check Also

Cegah Covid-19, Anggota Satgas TMMD Ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro Imbau Warga Ngrancang Patuh Prokes

LAMPUNG1.COM, BOJONEGORO, – Personel TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) Kodim 0813 Bojonegoro, turut menyampaikan sosialisasi serta …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *