Senin , Februari 22 2021
Home / Ruwa Jurai / Lampung Barat / Praktik Dugaan Korupsi Disdik Lambar Versus Oknum DPRD Menguap.

Praktik Dugaan Korupsi Disdik Lambar Versus Oknum DPRD Menguap.

LAMPUNG1.COM, Lambar – Diberitakan proyek mangkrak akhirnya terungkap pengakuan dari seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) merangkap jabatan Kepala Sekolah SDN Gunung ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat patut diapresiasi dan wajib untuk mendapatkan perlindungan dari segala tekanan yang ada, baik secara internal kedinasan maupun dari pihak external  yang telah berhasil melakukan pelemahan fungsi komite sekolah, Kepala Sekolah, masyarakat, wali murid, serta dinas pendidikan selaku leading sektor pengelola Dana DAK 2018 bidang pendidikan.

Modus operasi Pihak ke 3  bisa masuk ranah Kategori suap (Gratifikasi), jika melihat dalam pengakuan Sukardi, S.pd yang mempertontonkan ada kesalahan dan memperlihatkan kekeliruan mendasar dalam sistem penganggaran Dana Alokasi Khusus (Dak) dan cara pelaksanaanya, perlu adanya pembenahan dalam merealisasikan sehingga masyarakat penerima manfaat dapat merasakan kenyaman, dan tidak adanya kegaduhan dalam mangkraknya pembangunan Proyek Rumah Dinas Guru.

Disisi lain, pola korupsi yang diduga dilakukan Dinas Pendidikan bersama Oknum DPRD Lampung Barat yakni dengan memberikan sejumlah proyek strategis sebagai pengganti uang suap dari Dinas Pendidikan sebagai imbalan menyetujui sejumlah pos-pos anggaran dana alokasi khusus dianggaran negara serta anggaran besar lainya, diawali dari pengangaran hingga ketahap pelaksanaan kegiatan. Proyek yang seharusnya swakelola (unsur komite), tertontonkan jika ada oknum DPRD berimisial (DN) yang mehnakodai Proyek tersebut.

BACA JUGA:  Perangi Wabah Corona, Satgas TMMD Kodim Kudus Lakukan Penyemprotan Desinfektan Secara Berkala

“Ya ada dana yang mengalir kepihak ketiga, sehingga pembelanjaan tidak tepat,” ucap Sukardi, S.pd.

Wakil Rakyat alias Oknum DPRD Lampung Barat Berimisial (DN) yang jelas punya kewenangan besar dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-2018). Dia diduga memanfaatkan kewenangan itu untuk mendapatkan kickback alias proyek terima kasih sebagai bentuk wujud kemufakatan dalam pembahasan dan pengelolaan dana alokasi khusus yang dia setujui untuk percepatan pembangunan di daerah.

Melihat peristiwa ini tentu tidak ada yang keliru jika sistem penganggaran yang melibatkan lembaga legislatif sebagai representasi warga negara, sudah seharusnya DPRD memberikan persetujuan akhir atas anggaran yang diajukan lembaga eksekutif (pemkab Lampung Barat). Yang mesti diwaspadai adalah celah kongkalikong yang bisa dimanfaatkan politikus untuk “memperdagangkan” kewenangannya guna untuk meraup keuntungan secara individu.

BACA JUGA:  Ivan Kabul, Presenter Infotainment Jadi Prajurit TNI Sehari

“Ya Pihak ketiganya Doni DPRD diakan orang atas, dia juga merangkap Tukang Photo di sekolah ini” mengutip apa yang dikatakan Sukardi, S.pd Pada Selasa (28/08).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan yang menjadi basis perhitungan DAK, sebaiknya segera direvisi agar alokasi DAK dalam anggaran negara (APBN)  seharusnya dikunci dalam regulasi itu agar tak dijadikan komoditas politik di DPRD, terlebih didaerah wakil rakyat merangkap wakil fungsi Komite sekolah.

Modus korupsi seperti ini harus segera dibongkar karena kerugian yang ditimbulkannya berlapis-lapis, salah satunya disfungsi Komite selaku lembaga sah Sekolahan, tak mesti harus DPRD yang menjadi pihak ketiga toh proyek itu bisa  dikerjakan oleh komite sekolah.

Para politikus daerah yang duduk di DPRD seharusnya jangan merasa karena proposal pengajuan DAK harus distempel lembaga itu sebelum diajukan ke Senayan, sehingga ketika pelaksanaan harus merangkap menjadi rekanan mengabaikan aturan yang ada, sementara aturan pembangunan Rumah dinas adalah Swkelola.

Buah kongkalingkong dana alokasi khusus dan sejumlah dana afarmasi khusus yang bersumber dari APBN 2018 yang sebenarnya didesain untuk membantu daerah yang tak mampu membangun infrastruktur sudah lusuh dan lecek ketika benar-benar sampai ke tangan pelaksana proyek.Terlebih proyek yang Seharusnya dikerjakan Komite dan Khalayak ramai (masyarakat lingkungan sekolah) yang membutuhkan pekerjaan akhirnya jadi penonton mangkraknya proyek rumah dinas senilai RP 122 juta, alih- alih mendapat fasilitas infrastruktur dan tempat tinggal yang baik yang terjadi adalah di bawah kualitas yang seharusnya. Inilah praktik lingkaran setan korupsi yang wajib diamputasi. .

BACA JUGA:  Bertahun Garap Sawah BPP Tanggamus Namun Diputuskan Sepihak

Keterbukaan serta Transparansi rapat anggaran juga merupakan faktor kunci untuk memberantas praktik korupsi. Pengawasan publik yang ketat seharusnya bisa membasmi penyakit Kronis jenis korupsi berjemaah yang terus menggerogoti tata kelola anggaran daerah Lampung Barat.

Sementara sejak dilangsir berita ini, oknum DPRD ini belum berhasil dimintai keterangan, benarkah apa yang dikatakan Sukardi,  jawaban apa yang direncana  serta apa yang akan dikatakan oleh seorang legislator yang konon 2019 maju kembali diperhelatan pemilu. (Red)

About admin

Check Also

Optimalkan Pekerjaan Fisik TMMD 110 Kodim Bojonegoro, Ekskavator Didatangkan

LAMPUNG1.COM, BOJONEGORO, – Untuk percepatan pekerjaan sasaran fisik dalam kegiatan program TNI Manunggal Membangun Desa atau …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *