Minggu , Mei 15 2022
Home / Peristiwa / KPU Kab. Tuba Wajib Menindaklanjuti Rekomondasi Bawaslu Terhadap Laporan Pelanggaran No. 007/LP/PL/kab/08.09/V/2019 

KPU Kab. Tuba Wajib Menindaklanjuti Rekomondasi Bawaslu Terhadap Laporan Pelanggaran No. 007/LP/PL/kab/08.09/V/2019 

LAMPUNG1.COM, Tulang Bawang – Setelah Hartono sebagai pelapor menerima dan membaca pemberitahuan tentang status laporan yang diumumkan oleh bawaslu pada tanggal 22 mei 2019 dan diterima oleh pelapor pada tanggal 24 mei 2019.

Berdasarkan pada pemberitahuan tentang status laporan tersebut hasil kajian bawaslu pada pokoknya : ” perbuatan terlapor ketua dan anggota PPK kecamatan dente teladas merupakan pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode Etik.

Dan laporan pelanggaran Nomor : 007/LP/PL/Kab/08.09/V/2019 tertanggal 06 mei 2019 atas nama pelapor Hartono direkomendasikan kepada komisi pemilihan umum kabupaten tulang bawang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ” dan dikuatkan pendapat gakumdu (penyidik dan jaksa).

BACA JUGA:  Aria Lukita Budiawan : Saya Tidak Ada Niat Lari Dari Tanggung Jawab

Pelapor menanggapi putusan bawaslu tersebut maka dirinya sebagai pelapor meminta KPU kabupaten tulang bawang untuk menindaklanjuti sesuai UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 462 dan pasal 463 ayat (3) berbunyi : ” KPU wajib menindaklanjuti putusan bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkanya putusan bawaslu”  dan ayat (4) berbunyi : “Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,  DPRD kab/kota dan pasangan calon presiden dan wakil presiden”.

BACA JUGA:  Korps Zeni Bangunan TNI-AD Juga Menjadi Andalan di Rehab RTLH TMMD Banyumas

Hartono menegaskan bahwa dalam hal ini adalah KPU wajib menerbitkan keputusan KPU berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPRD kab/kota Caleg PAN Nomor urut 1. Muklas Ali Wahyudi, dan putusan tersebut semestinya sejalan dengan putusan Nomor : 008/ LP/ PL /Kab/ 08.09/V/2019 terlapor Atas nama Muklas Ali Wahyudi sedangkan sanksi terhadap pelanggaran kode Etik berdasarkan pasal 457  ayat (1) berbunyi : ” pelanggaran kode etik penyelengara pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 456 diselesaikan oleh DKPP”, Ungkap Hartono. (red)

Baca Artikel Menarik di LV

About admin

Check Also

Ini Dia Para Juara Tournament Catur, Pada HUT Ke-6 Media LAMPUNG1.COM

LAMPUNG1.COM, Tournament Catur tingkat Provinsi Lampung, yang digelar pada Minggu (15/5), oleh media pemberitaan online …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.