Senin , Oktober 21 2019
Home / Nasional / DPRD Batam Gelar RDP Terkait Temuan Kasus 65 Kontainer Limbah Plastik

DPRD Batam Gelar RDP Terkait Temuan Kasus 65 Kontainer Limbah Plastik

LAMPUNG1.COM – Rapat dengar pendapat (RDP) yang dijadwalkan olah komisi 1 DPRD Batam terkait kasus 65 kontener limbah pelastik juga temuan sidak DPRD Batam yang dilakukan di PT Tan Indo sukses Batuaji dan di PT Royal Citra Bersama kabil yang bergerak di bidang pengelolaan pelastik.

Dalam rapat, salah satu perwakilan Asosiasi Importir mengungkapkan bahwa pihak nya merasa kerugian akan kasus 65 kontainer tersebut dan belum menerima hasil Lab akan temuan limbah B3 dalam kontainer tersebut.
“Kami mengimpor bahan baku plastik sesuai prosedur, dan barang tersebut sampai di pelabuhan kami sendiri tidak pernah melihat isinya apa, kami hanya melalukan sesuai prosedur perizinan untuk mendapatkan verifikasi dan mendapat izin, sampai hari ini kami belum mendapat hasil lab yang di lakukan pihak pemeriksa, kami butuh kepastian dan tidak mau manjadi tontotan,” katanya dalam RDP, Senin (8/7/2019).
Sementara itu, Jefri dari kementrian perdagangan mengungkapkan impor non bahan berbahaya dan beracun (B3)    dilegalkan dengan cara mengikuti aturan yang berlaku, barang yang bisa diimpor adalah yang sudah mendapatkan verfikasi dari kami “kata Jefri.
Sementara itu, Yosep perwakilan dari bea cukai Batam mengungkapkan pihaknya sudah memberikan hasil uji laboraturium terkait sampel B3 temuan dari 65 kontainer yang sudah disepakati bersama,dan sebanyak 49 kontainer terkontaminasi B3 dan harus dilakukan Re-Ekspor dan untuk sisanya akan dilakukan untuk liss.
“Semua hasil lab telah kami kirim ke Kementrian Lingkungan hidup, dan sesuai kesepakatan bersama, pihak pemilik barang harus melakukan tindakan sesuai UU, yakin 49 kontainer pemilik barang harus melakukan Re-Ekspor ke negara asal karna terkontiminasi B3, dan untuk 16 kontainer bisa mengajukan Liss kepada bea cukai,” kata Yosep.
Anggota Komisi 1DPRD Batam Yudi Kurniawan mengungkapkan kasus 65 kontainer limbah plastik bukan perkara yang diprioritaskan,akan tetapi kepastian hukum kedepannya dari instansi terkait kehadiran dan berlakunya impor limbah non B3.
“Banyak pabrik plastik bertumbuh dikota batam tanpa plang nama, ini bukan bicara UU dan perizinan, tetapi terkait aturan yang jelas dan tindakan tegas dari pihak terkait,” kata Yudi.
Pemimpinan rapat, Mardianto berharap hasil rapat tersebut menjadi acauan akan kepastian hukum ekspor-impor limbah non-B3 ke kota Batam.
“Kami harapkan rapat ini menjadi acauan kita kedepannya akan kepastian hukum terkait importir limbah B3,”kata Mardianto. (red)

3,482 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

About admin

Check Also

Dukung Program Lambar Layak Anak, Sat Pol PP Beri Pembinaan Pelajar

LAMPUNG1.COM, Lampung Barat – Dukung Program Kabupaten Lampung Barat Menuju Kabupaten Layak Anak, sat Pol …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *