Senin , Juli 4 2022
Home / OPINI / Pembebas Mustadh’afin, Instrumen Yang Terlupakan

Pembebas Mustadh’afin, Instrumen Yang Terlupakan

Oleh : Handoko (Kabid Riset Dan Keilmuan PC IMM Pringsewu)

LAMPUNG1.COM, Pringsewu – Permasalahan ekonomi memang menjadi sentral atas berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. Kesenjangan hadir di tengah perburuan hidup manusia yang saling berlomba mencari kebinaran dunia. Hal tersebut didukung dengan fitrah manusia atas perbedaan Skill dan kemampuan yang lahir secara natural pada diri manusia. Selain itu, faktor kesenjangan juga lahir karena adanya himpitan sistem ekonomi yang dilakukan penguasa serta regulasi yang memihak para pemilik modal dan merugikan beberapa kelompok masyarakat. Kesenjangan akan menghadirkan kelas social di tengah masyarakat. Menurut Hassan Shadily kelas sosial adalah Segolongan yang terbentuk karena adanya perbedaan kedudukan yang tinggi dan rendah, dank arena adanya rasa segolongan dalam kelas itu masing masing, sehingga kelas yang satu dapat dibedakan dari kelas yang lain. (Abdulsyani: 2002)

perbedaan kelas sosial tersebut menghasilkan suatu keadaan dimana terdapat golongan masyarakat kaya dan golongan masyarakat miskin. Menurut Karl Marx, kelas sosial yang menggambarkan keadaan tersebut adalah borjuis dan Proletariat. Proletar adalah kelas pekerja yang menjual jasa dan tenaganya kepada pemilik modal. Sementara dalam islam keadaan yang menggambarkan manusia hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan, kelemahan, ketidakberdayaan, ketertindasan, dan penderitaan yang tiada putus dikenal dengan Mustadh’afin sebagaimana Q.S Al-Qhashash ayat 5 “Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi) “

Meskipun kemiskinan sulit di definisikan namun kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu kaadaan dimana manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sebagaimana kehidupan manusia lainnya secara wajar baik dilihat dari sisi ekonomi, sosial, psikologi maupun spiritual. Lahirnya kaum mustadh’afin selain faktor dari skill dan kemampuan yang dimiliki seseorang, sistem ekonomi (Ekonomi politik) yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah berpengaruh. Harta yang beredar tidak boleh berputar hanya di segelintir kelompok (Kelompok kaya) namun harta harus memberikan manfaat seluas luasnya kepada masyarakat. Kesempatan mustadh’afin untuk mengakses harta harus dibuka selebar mungkin. Hal tersebut dapat dilakukan jika instrument distribusi pendapatan dapat bekerja baik dalam setiap individu maupun atas kendali Pemerintah.

BACA JUGA:  Isak Tangis Perpisahan Warga Jatiwarno

Kendati demikian, nampaknya fenomena kemiskinan dan kelas sosial ataupun kondisi Mustadh’afin tidak menjadi perhatian yang berlebih oleh masyarakat dengan status ekonomi lebih tinggi terlebih pemerintah yang masih belum konsen dan serius untuk memecahkan persoalan tersebut. Pemerintah pelum mampu mengatur pendapatan masyarakat supaya harta tidak beredar dikalangan orang orang kaya saja. Berbagai instrument pemerata pendapatan nampaknya hanya berada ditataran konseptual tanpa adanya aktualisasi yang konkrit, terstruktural dan terencana.

Menurut Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan nasional per bulan maret 2019 mencapai 9,41. Dari jumlah tersebut, persentase penduduk miskin di desa mencapai 12, 85 persen sementara kota sebesar 6,89 persen, sementara melihat dari sebaran provinsi, papua menduduki provinsi termiskin di Indonesia dengan tingkat kemiskinan 27,53 persen dan DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah yakni 3,47 persen. Dalam perhitungan garis kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan pengeluaran per kapita sebesar Rp 425.250 per bulan per kapita. Tentunya ketika bahan pokok naik maka presentase kemiskinan akan terus meningkat.
Melihat kondisi perekonomian, Islam mengakui kebebasan dalam muamalah, bagaimana konsepsi kepemilikan dan pemasaran dan keuntungan selama sesuai dengan syariat. Akan tetapi didalam kepemilikan itu ada sebagian harta yang menjadi hak bagi golongan masyarakat lain sebagai manifestasi tanggungjawab sosial, yaitu golongan lemah yang membutuhkan (Mustadh’afin). Mengenai Mekanisme distribusi pendapatan dalam islam ini, menurut Huston Smith

Asas ini merupakan asas yang baru dalam abad ke-20 yang dicapai oleh demokrasi dengan konsepnya tentang Negara persemakmuran. Akan tetapi jauh sebelum itu Muhammad telah melembagakannya sejak abad ke-7 dengan menetapkan suatu pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin.”

Distribusi pendapatan dalam islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi ataupun umum (Publik) kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat sesuai syariat. (Rozalinda: 2014). Distribusi pendapatan menurut pengertian tersebut dikmanai bahwa harta yang didistribusikan kepada mustadh’afin tidak hanya untuk konsumtif semata, melainkan produktif. Pendampingan dan pelatihan terhadap kaum mustadh’afin harus dilakukan agar harta bisa dikelola kembali dan bisa menaikan derajat mustadh’afin untuk melakukan distribusi pendapatan kepada mustadh’afin lainnya.

BACA JUGA:  Program Aladin, Satgas TMMD Kodim Bojonegoro Ngeram Besi Bangunan Rumah

Dalam sistem ekonomi kapitalis, distribusi pendapatan hanya terfokus pada pasca produksi, yaitu pada konsekuensi proses produksi bagi setiap proyek dalam bentuk uang ataupun nilai yang kemudian didistribusikan melalui instrument instrument produksi seperti: Upah, Bunga, sewa dan keuntungan (Profit). Akibat dari perbedaan peran individu dalam setiap proses produksi, maka berbeda pula pendapatan yang diperoleh oleh tiap individu. Terlebih instrument bunga merupakan hal yang sangat diharamkan oleh Al-Qur’an. Lain halnya dengan sistem sosialis, produksi dan distribusi pendapatan diatur sepenuhnya oleh Negara dan tidak ditentukan oleh pasar. Negara yang merencanakan produksi nasional, dan Negara pula yang meletakan kebijakan distribusi baik upah, gaji, bunga maupun ongkos sewa.

Instrumen distribusi pendapatan yang ditawarkan islam dapat dilakukan dengan menunaikan kewajiban nafkah kepada keluarga, memberikan Infak dan sedekah kepada mustadh’afin, membayarkan zakat (mal maupun fitrah), waris/wasiat serta wakaf. Disisi lain distribusi pendapatan bisa dilakukan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat sekitar termasuk Mustadh’afin sebagai tanggung jawab sosial.

Menurut Mustafa Edwin Nasution Bila diperhatikan secara seksama, setiap instrumen yang ditawarkan islam dalam memecahkan permasalahan ketidaksetaraan pendapatan (inequality income), pada dasarnya dapat disesuaikan dengan daur hidup pencarian kekayaan manusia secara umum.

Pertama, Accumulation Phase (fase akumulasi), yakni tahap awal sampai pertengahan karier. Pada tahapan ini fokus pengeluarannya khusus untuk meningkatkan produktivitas dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Kedua, Consolidation Phase (fase konsolidasi): individu yang berada dalam fase ini biasanya telah melalui pertengahan perjalanan kariernya. Pada tahapan ini individu dapat melaksanakan kewajiban zakat dan instrumen-instrumen lainnya yang lebih terikat kepada perayaan rasa syukur, seperti : udhiyah, akikah, dan infak. Pada fase ini pula setiap individu muslim diberikan pilihan untuk menginvestasikan setiap kelebihan asetnya atau menzakatkannya. Ketiga, Spending Phase/ Gifting Phase : fase ini secara umum dimulai pada saat individu memasuki masa pensiun. Pada fase ini setiap individu dapat memberi wakaf dan menuliskan wasiat, kedua instrumen tersebut lebih dekat kepada pengertian investasi akhirat. Bila tidak demikian maka yang harus dipersiapkan adalah warisan. Dari berbagai fase tersebut, memiliki makna bahwa setiap insan memiliki tanggungjawab distribusi Pendapatan sesuai dengan keadaan ekonominya sehingga spirit distribusi pendapatan akan terus tumbuh seiring dengan kemampuan ekonomi setiap individu.

BACA JUGA:  Gelar Bhakti Sosial, Komandan Satgas Kunjungi Warga Adat Terpencil di Uemea

Selain aktivitas micro yang dapat dilakukan oleh setiap individu tersebut, Dalam rangka pembebasan kaum mustadh’afin, dapat dilakukan juga instrument pembebasan makro yang dilakukan oleh Pemerintah. Seting ekonomi politik perlu diterapkan demi terwujudnya masyarakat utama. Menurut prof Ataul Huq Pramanik (1993) peran Negara atau pemerintah dalam perekonomian ada 3 (tiga) : Ideological role (Peran Ideologis), Developmental Role (Peran Pembangunan) dan Walfare Role (Peran Kesejahteraan).

Peran ideology sangatlah penting dalam menerepkan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan ekonomi-politik nya. Ideologi yang dianut oleh suatu Negara akan mempengaruhi struktur regulasi, konsep ekonomi politik dan berbagai kebijakan dalam rangka pembebasan mustadh’afin. Untuk itu pemerinta harus mampu menjadi “wakil para mustadh’afin”. Dalam melaksanakan peran pembangunan, Pemerintah harus mampu meningkatkan Sumber daya manusia terutama para mustadh’afin agar memiliki kapasitas untuk meningkatkan taraf hidupnya. Selain itu peningkatan infrastruktur perlu dilakukan untuk memudahkan akses perekonomian masyarakat baik masyarakat menengah keatas ataupun masyarakat menengah kebawah.

Selanjutnya peran kesejahteraan dalam rangka pembebasan mustadh’afin dapat dilakukan dengan cara kebijakan alokasi dana Negara (APBN) untuk memberikan bantuan usaha seperti program wirausaha bagi mustadh’afin. Bantuan usaha yang diberikan pemerintah harus memudahkan dan membuka kesempatan selebar mungkin bagi seluruh masyarakat, terutama mustadh’afin untuk mengaksesnya. Tidak hanya berakhir pada program bantuan usaha, pemerintah mesti melakukan pendampingan berlanjut kepada mustadh’afin sampai mereka benar – benar bisa mandiri secara ekonomi, sosial dan spiritual.

Baca Artikel Menarik di LV

About admin

Check Also

Bupati Lamsel Terima Kunjungan Pihak PT Asuransi Jasindo

Lampung1.com, Lamsel – Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto menerima audiensi PT. Asuransi Jasindo guna …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.