Kamis , September 23 2021
Home / Ruwa Jurai / Kota Bandar Lampung / BNM RI Pertanyakan Komitmen Pejabat Negara Terkait Pemberantasan Narkoba

BNM RI Pertanyakan Komitmen Pejabat Negara Terkait Pemberantasan Narkoba

LAMPUNG1.COM, Lampung – Protes dan kecewa terhadap Putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap Bandar Narkoba Muhamad Adam (MA) yang menganulir hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup membuat gerah pengiat anti narkotika. Karena itu Badan Anti Narkotika dan Maksiat (BNM) Republik Indonesia, menyurati Presiden Jokowi, dan mempertanyakan komitmen pejabat negara dalam pemberantasan narkoba, sebagai komitmen “perang” terhadap bandar Narkoba.

“Putusan seperti ini yang kerap sudah berulang kali terlibat peredaran Narkoba di Indonesia dengan sekala besar, tapi bisa melenggang. Kini kasus Muhammad Adam dihukum 8 tahun penjara pada tahun 2000, dan setelah bebas. pada tahun 2015, menyelundupan 54 kg Sabu-sabu dan 41.000 butir Pil Ekstasi yang kembali di tangkap (Data BNN),” kata Ketua BNM RI Fauzi Malanda. RDB. S.H, didampingi Sekjen dr. Adi Napanggala S.Ked, kepada sinarlampung.com, Senin 2 September 2019.

Menurut Fauzi, dalam menjalakan masa hukumannya ternyata Sdr. Adam berulah kembali dengan mengedalikan peredaran Narkoba dari dalam Lapas, dan BNN berhasil mengamankan barang bukti 20 paket sabu seberat 20 kilogram dan 31 ribu pil ekstasi. Sdr. Adam ditingkat kasasi Mahkamah Agung, hanya di vonis 20 tahun penjara, sebelumnya divonis mati oleh Majelis Hakim pada tahun 2017 Pengadilan Celegon.

“Dalam hal ini sangat terlihat jelas atas putusan Makamah Agung tersebut akan berdampak lemahnya putusan terhadap para pelaku Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba pada pengadilan tingkat bawah, hal ini di karenakan Makamah Agung adalah lembaga tertinggi di tingkat peradilan,” katanya.

Vonis Hukum bagi para bandar/pengedar Narkoba sunggulah sangat ironis yang di perlihatkan dalam Putusan Pengadilan dimana bandar/pengedar dapat vonis hukuman yang lebih ringan dari Ketentuan KHUP, vonis bebas bahkan sampai vonis mati dianulir menjadi vonis tahanan.

BACA JUGA:  Tjahjo Kumolo Tugaskan Pj. Gubernur Lampung Siapkan Pelantikan Arinal dan Chusnunia

“Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan semangat bangsa ini dalam Pemberantasan Narkotika. Oleh sebab itu, Pimpinan Pusat Brantas Narkotika dan Maksiat Republik Indonesia (BNM-RI) terhadap putusan MA menyatakan sikap resmi organisasi,” katanya.

Pernyataakn itu sebagai berikut :

1. Meminta Kepada Presiden RI untuk segera menindak Tegas Para Hakim yang bermain Nakal dalam memainkan Peradilan Hukum di NKRI dalam persolan hukum terkait NARKOTIKA.

2. Meminta Kepada Bapak Presiden RI untuk Mendesak Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA) proaktif menyelidiki putusan ringan bahkan bebas yang sering kerap di lakukan.

3.Meminta Kepada Bapak Presiden RI untuk Memerintahkan Majelis Hakim Mahkamah Agung, untuk membatalkan vonis 20 tahun penjara kepada terdakwa atas nama Adam terpidana mati kasus kejahatan Narkotika.

4. Meminta Kepada Bapak Presiden RI Memerintahkan Kepada Seluruh Majelis Hakim Pengadilan untuk menjatuhkan vonis maksimal kepada pelaku kejahatan Narkotika bila memenuhi Persyaratan Hukum Mati, yang mana berdasarkan data valid dari BNN yang menyatakan bahwa terdakwa sudah dapat di jatuhi hukuman mati.

Fauzi menjelaskan Brantas Narkotika dan Maksiat Republik Indonesia (BNM-RI) mencoba untuk berpartisipasi dalam peran pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika agar terbentuknya seluruh suasana Negara Indonesia yang bebas dari Narkotika, secara Cepat, Tangkas, efektif dan efesien untuk kondisi yang ada kearah lebih baik.

Brantas Narkotika dan Maksiat Republik Indonesia dalam rangka turut serta mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)untuk memberantas penyalah gunaan Narkoba Sesuai dengan Amanat UU 35 Tentang Narkotika Tahun 2009 BAB XII TENTANG PERAN MASYARAKAT Pasal 108.

BACA JUGA:  Di TMMD, Sukinah Tunjukkan Kekuatannya

“Maka komitmen kami sebagai Elemen Masyarakat Brantas Narkotika dan Maksiat Republik Indonesia berkewajiban dalam memantau dan mengawasi segala bentuk upaya komitmen bersama dalam memberantas peredaran Narkotika di Indonesia serta proses berjalannya hukum bagi para bandar/pengedar Narkotika hingga sampai putusan tetap,” katanya.

dr. Adi Napanggala S.Ked menambahkan bahwa serangkaian peristiwa persoalan putusan Hukum terkait bandar/pengedar Narkotika dalam Kerap kurun waktu 2 tahun yang lalu merupakan terobosan besar bagi Pemerintah RI dalam berkomitmen untuk Pemeberantasan Narkotika di Negeri tercinta ini akan kebijakan Presiden RI dalam memutuskan Hukum mati bagi pengedar/bandar Narkotika.

Namun sangatlah sayangkan beberapa proses pengadilan ternyata masih Lemah, terkesan Lips Sevice dan ini bisa terlihat dari beberapa Putusan Pengadilan yang sangatlah di luar dari pada Komitmen dalam Pemberantasan Narkotika secara Nasional yang di amanatkan dalam Undang-undang, Vonis Pegurangan Tahanan, Vonis Bebas bahkan sampai Vonis di Anulir Hukuman Mati telah terjadi di Republik ini, putusan itu menjadi anomali dan mencederai semangat pemberantasan narkotika yang sejak awal diusung pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla.

Situasinya bukan lagi menjadi isu persoalan Pemberantasan atau Bumi Hangus Narkotika secara Nasional, namun Komitmen Negara dan Bersama Rakyat untuk Memerangi Narkotika Di Bumi Nusantara ini agar bandar/pengedar Narkoba tidak dapat di berikan tempat di negeri ini. Dan ini merupakan sebuah ancaman terhadap Negara dan Bangsa karena beberapa alasan

BACA JUGA:  Pjs. Gubernur Lampung Jabarkan Pesan Ibu Negara tentang Bahaya Narkoba kepada Para Pelajar se-Lampung

Pertama, Indonesia masih menjadi salah satu negara darurat narkoba. Hampir setiap tahun, jumlah pengguna narkoba terus bertambah sehingga dapat merusak generasi penerus bangsa. Saat ini, dibutuhkan upaya serius dari semua pihak untuk memerangi peredaran narkoba di Indonesia. Termasuk memberikan hukuman seberat-beratnya bagi para pengedar narkoba yang tertangkap.

Kedua “Masyarakat Indonesia sudah tahu bukan rahasia umum lagi betapa kompleks peredaran gelap narkotika, ada orang mengalami ketergantungan narkotika ketika dia disuruh maju untuk mengakui agar tidak dibunuh di tempat, itu hanya menekan (peredaran narkotika) makin ke dalam pasar gelapnya. Bagaimana mungkin kita bisa mengatasi itu kalau mereka makin tersembunyi? Jadi mereka akan memodifikasi cara mereka beroperasi dan cara mereka bekerja mengedarkan, menggunakan narkotika,

Ketiga, persoalan hukum yang yang membuat kekecewaan dan rasa luka kami sebagi elemen masyarakat Para Penggiat Anti Narkotika terhadap keadilan masyarakat yang masih memepertanyakan kredibilitas Aparatur Pengadilan dalam memvonis para bandar/pengedar Narkoba yang terkesan lemah dan memberikan peluang semakin bertumbuh kembang bagi para bandar/pengedar Narkotika akan putusan yang ringan yang dampaknya tidak ada efek jera bagi pelaku.

“Vonis Hukum bagi para bandar/pengedar Narkoba sunggulah sangat ironis yang di perlihatkan dalam Putusan Pengadilan dimana Bandar/Pengedar dapat Vonis Hukuman yang lebih ringan dari Ketentuan KUHP, vonis bebas bahkan sampai vonis mati dianulir menjadi vonis tahanan. Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan semangat Bangsa ini dalam Pemberantasan Narkotika,” katanya. (juniardi)

Baca Artikel Menarik di LV

About admin

Check Also

PTM Akan Digelar, Pelajar Di Batanghari Belum Di Vaksinasi COVID-19

LAMPUNG1.COM, Pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat mempercepat proses Vaksinasi Massal COVID-19, terhadap peserta didik …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *